Hitungan Bisnis Koperasi Merah Putih

BACA JUGA:Menteri Hukum Tegaskan Merek Kolektif Perkuat Nilai Produk Koperasi Merah Putih

Dengan fakta itu, tentu sulit membuat kapasitas usaha KMP bisa besar. Sebab, rata-rata desa di Indonesia hanya memiliki 1.000 hingga 2.500 penduduk per desa. Bahkan, banyak desa di luar Jawa yang hanya memiliki penduduk 200–300 jiwa. 

Jika diasumsikan setiap penduduk membelanjakan semua kebutuhannya di KMP, berarti setiap penduduk berbelanja semua kebutuhan Rp 600.000-an per bulan –sesuai garis kemiskinan– maka total belanja penduduk desa sebulan berkisar Rp600 juta–Rp1,5 miliar per bulan. Realisasinya pasti lebih rendah. Sebab, tidak semua kebutuhan penduduk bisa dibelanjakan di KMP.

Dengan omzet itu, dengan asumsi margin bersih adalah 10 persen, KMP diperkirakan hanya akan memperoleh pendapatan Rp60 juta hingga Rp150 juta per bulan. Setelah dikurangi biaya operasional 30–40 persen, keuntungan bersih setiap KMP hanya akan berkisar Rp35 juta–Rp 100 juta per bulan. 

BACA JUGA:Pelindungan Merek Kolektif Jadi Fondasi Ekonomi Koperasi Merah Putih

BACA JUGA:Koperasi Merah Putih Masuk Program Prioritas, Menkop Sebut Ada Stimulus Fiskal

Hitungan itu adalah hitungan optimistis. Bahwa semua warga desa atau kelurahan akan membelanjakan semua kebutuhannya pada KMP. 

Faktanya, di setiap desa/kelurahan sudah berdiri puluhan toko kelontong dan minimarket. Karena itu, jika pada akhirnya berbagi pasar 50 persen pada toko kelontong dan minimarket, berarti omzet KM akan separuh saja. Labanya pun begitu. 

Lalu, apa feasible secara bisnis, sementara investasi dan modal kerjanya saja mencapai Rp4 miliar hingga Rp5 miliar? Itulah tantangan riil KMP di desa atau kelurahan nanti. 

Itu belum hitungan sumber daya manusia (SDM) KMP. Siapa yang akan mengelola KMP? Adakah perangkat atau warga desa/kelurahan yang punya pengalaman cukup dan mau menjadi pengelola KMP?

BACA JUGA:Kanang: Koperasi Merah Putih Jangan Jadi Rumah Kosong

BACA JUGA:Prabowo: Koperasi Merah Putih Simbol Kemerdekaan Ekonomi Rakyat

Mengaca pada program-program koperasi sebelumnya –mulai KUD, koperasi wanita (kopwan), koperasi fungsional– tampaknya sangat sulit mencari SDM pengelola KMP yang memiliki kemampuan manajerial bisnis yang baik. 

Itulah kendala berbagai program gerakan ekonomi desa berbasis koperasi yang sudah berkali-kali dibuat. Banyak kopwan di Jawa Timur yang mati suri. Sebagian besar tidak berkembang. Bahkan, banyak yang asetnya tidak bergerak dari jumlah hibah dari Pemprov Jatim. 

Padahal, kopwan diharapkan bisa dikelola secara profesional dan dapat berkembang. Hibah dari Pemprov Jatim diharapkan bisa menstimulasi para anggota untuk menyimpan dan mengambil kredit dari kopwan sehingga asetnya terus meningkat. 

Sumber: