Kanang: Koperasi Merah Putih Jangan Jadi Rumah Kosong

HARIAN DISWAY – Anggota Komisi VI DPR RI, Budi Sulistyono atau yang akrab disapa Kanang, menyoroti tajam pelaksanaan program Koperasi Merah Putih (KMP) dalam rapat kerja dengan Menteri Koperasi dan UKM.

Dalam forum tersebut, Kanang—yang juga Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Timur dan mantan Bupati Ngawi dua periode—mengkritik ketidakjelasan arah dan struktur KMP meski secara kuantitatif telah mendekati target.

“KMP sudah hampir 80.000. Tapi ini ibarat rumah sudah dibangun, orangnya sudah ada, tapi kosong. Pengurusnya sendiri bingung ini koperasi untuk apa,” ujar Kanang dalam rapat.

Ia juga mempertanyakan kejelasan keanggotaan koperasi. Menurutnya, banyak koperasi yang terbentuk justru dipaksakan melalui mobilisasi perangkat desa, sementara partisipasi masyarakat sejati belum terbentuk.

BACA JUGA:Kanang Usul Pemisahan Unit Prasarana Kereta Api

BACA JUGA:Ambulans Bantuan Kanang Siaga di Ngawi Barat

“Siapa anggotanya? Dikerahkan perangkat desa. Masyarakatnya sendiri belum paham,” lanjutnya.

Tak hanya itu, Kanang juga mempertanyakan nasib Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang belum terintegrasi dengan program koperasi nasional. Ia menyoroti besarnya anggaran KMP yang mencapai Rp5 triliun, namun hingga kini belum jelas realisasinya.

“Begitu mahalnya biaya software, hardware, pengawasan, tapi Presiden menyebut anggarannya belum bisa turun hingga Rp1 triliun. Menteri pun tidak beri jaminan. Kalau tanpa dana, ini bisa gagal,” tegas Kanang.

Lebih lanjut, ia mengusulkan optimalisasi BUMN seperti Pertamina, PT Gas, dan Telkom untuk menjadi mitra koperasi desa. Bahkan, ia mengusulkan sistem persetujuan pusat seperti dalam pengelolaan data kependudukan bisa diterapkan juga untuk koperasi.

BACA JUGA:Komisi VI DPR Bentuk Panja Awasi BP Batam, Kanang: Jangan Ubah Masterplan Seenaknya

BACA JUGA:Kanang: Perlindungan Konsumen Tak Bisa Setengah-Setengah

“Terlepas dari dana, program ini harus tetap jalan. Jangan tunggu semuanya ideal baru bergerak,” tutup Kanang.

Kanang juga mengkritisi potensi dari kepala desa dan kepala dinas koperasi daerah setempat. Kanang membandingkan dengan pengelolaan kependudukan yang sekarang terpusat di Kementerian Dalam Negeri. Dulu, kependudukan dikelola langsung oleh kabupaten kota.

Sumber: