Gencatan Senjata dan Krisis Ekonomi Global yang Masih Mengancam

Indikator paling sederhana adalah pemerintah yang belum menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang subsidi maupun nonsubsidi, angka inflasi Maret yang masih terkendali, dan belum ada kenaikan suku bunga bank. Namun, apakah indikator makroekonomi seperti itu menggambarkan situasi yang sudah aman?

Sejatinya, seperti seratus negara dunia lain yang terkena dampak perang di Teluk, situasi ekonomi Indonesia juga tetap rentan dan mengkhawatirkan. Indikator yang bisa menjadi sinyal awal kerawanan ekonomi Indonesia, antara lain, kenaikan harga minyak dan gas dunia serta melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. 

Sejak kali pertama israel menyerang Iran pada 28 Februari 2026, kurs rupiah melemah dari sekitar Rp 16.800 menjadi Rp 17.096 per dolar AS pada Kamis (9 April 2026).

Melemahnya nilai tukar rupiah memang bisa menjadi berkah atau musibah. Kenaikan harga komoditas ekspor akan meningkatkan pendapatan devisa negara. Walau demikian, industri yang masih bergantung pada komponen impor juga menghadapi tekanan karena mahalnya bahan baku impor.

Melemahnya kurs rupiah juga akan meningkatkan laju inflasi karena kenaikan harga-harga barang yang tidak bisa dihindari yang didorong oleh bahan baku dan biaya logistik yang makin mahal. 

Untuk meredam laju inflasi, otoritas moneter tidak punya pilihan kecuali menaikkan suku bunga acuan untuk mengendalikan jumlah uang beredar. Kenaikan suku bunga akan menjadi pukulan bagi dunia usaha dan masyarakat yang memiliki utang di bank. 

Jika di Filipina kita sudah melihat antrean yang panjang di pom bensin dan hal yang sama tidak tampak di Indonesia, juga tidak bisa menjadi indikator kestabilan ekonomi Indonesia di tengah perang. 

Dikhawatirkan, itu adalah stabilitas semu yang diciptakan pemerintah dengan memberikan subsidi bahan bakar minyak dalam jumlah yang sangat besar. Tentu saja alokasi subsidi yang terlalu besar akan menjadi bumerang, apalagi di tengah kondisi keuangan yang masih defisit dan bergantung pada utang.

Kita berharap agar perang segera usai dan geopolitik global kembali tenang. Di sisi lain, sambil berharap perdamaian, pemerintah harus menerapkan kebijakan ekonomi antisipatif terhadap potensi krisis dan dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian. 

Pengalaman krisis tahun 1998 bisa menjadi pelajaran agar peristiwa yang sama tidak pernah terulang. (*)

*) Tofan Mahdi adalah peneliti pada Paramadina Public Policy Institute. Alumnus Paramadina Graduate School of Diplomacy (PGSD) Jakarta.

Sumber: