Paus vs Trump, Ketika Suara Damai Dibungkam Kekuasaan

PERSPEKTIF PERILAKU ORGANISASI

Fenomena perseteruan seorang pemimpin tertinggi keagamaan versus politikus maupun seorang presiden bukan kali ini saja. Pada 2003, pemimpin Katolik Roma Paus Yohanes Paulus II pernah mengutuk keras agresivitas Washington, saat dipimpin George W. Bush, ketika menginvasi Irak dengan dalih negara yang dipimpin Saddam Hussein itu sedang menyimpan senjata pemusnah massal. 

Vatikan secara eksplisit menolak invasi Irak yang dipimpin Amerika Serikat (AS). Paus menyebut perang itu sebagai ”kekalahan bagi kemanusiaan”. Bahkan, pemimpin Vatikan mengirim utusan diplomatik untuk mencegah perang.

Serangan Trump terhadap pemimpin tertinggi Katolik Roma itu merupakan peristiwa kali kedua. Yang pertama, Trump menyerang Pope Francis yang telah mengkritik kebijakan Gedung Putih tentang persoalan pembangunan tembok, bukan jembatan, untuk mencegah derasnya para imigran dari negara tetangga. 

Menurut pandangan Paus Francis, itu tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Kritik tersebut langsung menyasar kebijakan inti Trump. 

Perang verbal itu merupakan preseden kuat bahwa otoritas spiritual global berani menentang negara adidaya dan mengeklaim bahwa legitimasi moral di atas legitimasi militer. 

Percikan konflik yang melibatkan pemimpin negara (politik) dengan pemimpin keagamaan adalah fenomena yang dapat dijelaskan melalui beberapa teori: theory of narcissistic leadership. 

Dalam psikologi politik, pemimpin dengan kecenderungan narsistik adalah yang selalu melihat kritik sebagai ancaman personal, merespons dengan agresi simbolis, dan mempersonalisasi konflik struktural. Serangan terhadap figur spiritual menunjukkan pola ini: kritik moral diterjemahkan sebagai delegitimasi personal.

Social dominance theory. Teori itu menjelaskan bahwa aktor dominan berusaha mempertahankan hierarki kekuasaan global. Kritik paus terhadap perang dapat dilihat sebagai ancaman terhadap struktur dominasi tersebut. 

Terakhir, group polarization & elite cue theory. Penelitian para ahli menunjukkan bahwa retorika pemimpin dapat meningkatkan polarisasi. 

Bahkan, studi menunjukkan bahwa tone politik menjadi lebih negatif sejak era Trump, dengan kontribusi signifikan dari gaya komunikasinya. Artinya, perilaku elite tidak netral, ia membentuk norma sosial.

Jika pola seperti itu menjadi norma global, terdapat beberapa konsekuensi serius. Pertama, terjadinya erosi norma internasional. Serangan terhadap otoritas moral melemahkan institusi global yang selama ini menjadi penyeimbang kekuasaan negara. 

Kedua, pembenaran terhadap model pendekatan agresi diplomatik. Ketika kepala negara menggunakan retorika intimidatif dan koersif, diplomasi berubah menjadi arena konfrontasi, bukan negosiasi. 

Ketiga, delegitimasi perdamaian. Pesan damai menjadi dianggap ”lemah”, sementara kekerasan dipersepsikan sebagai ”ketegasan”. 

Keempat, fragmentasi global. Alih-alih menciptakan stabilitas, pendekatan koersif justru memperdalam blok-blok konflik yang berpotensi membuka terjadinya perang terbuka.

Sumber: