Paus vs Trump, Ketika Suara Damai Dibungkam Kekuasaan

Paus vs Trump, Ketika Suara Damai Dibungkam Kekuasaan

ILUSTRASI Paus vs Trump, Ketika Suara Damai Dibungkam Kekuasaan.-Maulana Pamuji Gusti-Harian Disway -

Ironisnya, oleh penganut teori social dominance, tindakan ekstrem seperti itu justru dianggap bisa mempersatukan dunia, bukan karena kekuatan pemimpinnya, melainkan karena reaksi kolektif terhadap ancaman terhadap kewarasan moral global.

Konflik antara Trump dan Paus Leo bukan sekadar perbedaan pandangan, melainkan juga representasi dari dua paradigma dunia: dunia sebagai arena dominasi (power-centric) dan dunia sebagai komunitas moral (norm-centric). 

Ketika pemimpin politik menyerang pemimpin spiritual karena menyerukan perdamaian, yang dipertaruhkan bukan hanya hubungan diplomatik, tetapi juga fondasi etika global. Jika pola kekerasan dan intimidasi terus mendapatkan pembenaran, stabilitas akan menjadi semu, konflik akan semakin sistemik, dan legitimasi kekuasaan akan terus menjadi justifikasi atas nama ”perdamaian”.

Ada paradoks menarik, Trump dianggap tidak mungkin bisa menyatukan dunia melalui visi atau diplomasi, tetapi melalui antagonisme. Ia menciptakan ”musuh bersama” (common enemy) yang justru menyatukan berbagai aktor global. Namun, itu adalah bentuk persatuan yang rapuh, berbasis koersif, bukan konstruksi. 

Dalam jangka panjang, dunia tidak bisa bergantung pada krisis untuk bersatu. Bahkan, tanpa perang, ketidakpastian yang difabrikasi oleh suatu gaya kepemimpinan intimidatif sudah cukup untuk menurunkan stabilitas kawasan dan meningkatkan risk premium global.

Dengan kata lain, kekuatan keras (hard power) yang bersifat eskalatif tidak otomatis meningkatkan pengaruh, justru bisa menggerus legitimasi, yang dalam banyak kasus lebih menentukan keberhasilan jangka panjang. 

Risiko utama dari model kepemimpinan ”koboi” ala Trump tidak hanya menggiring dunia ke arah perang terbuka, tetapi juga ketidakpastian sistemik yang merembet ke ekonomi, diplomasi, dan kepercayaan global. 

Jika tren konflik seperti itu berlanjut, dunia akan bergerak ke dua kemungkinan: remoralisasi geopolitik (norma kembali dominan) dan demoralisasi kekuasaan (pendekatan melalui kekuatan militer menjadi satu-satunya bahasa). 

Arah mana yang terjadi sangat ditentukan oleh bagaimana publik global merespons konflik antara pemimpin politik dan pemimpin moral. (*)

*) Sukarijanto adalah pemerhati kebijakan publik dan peneliti di Institute of Global Research for Economics, Entrepreneurship and Leadership.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: