Desa Wisata Kita: Megah di Data, Merana di Lapangan

Akhir pekan lalu, saya sengaja membandingkan dua tempat: satu desa wisata di pinggiran Surabaya dan satu mall besar di pusat kota. Hasilnya ironis.

Parkiran mall penuh hingga lapis tiga, eskalator tak berhenti mengangkut pengunjung. Sementara di desa wisata, hanya tiga mobil terparkir dan penjual dawet menunggu pembeli sambil menatap sawah.

Kita sedang merayakan puluhan desa wisata baru tiap tahun. Data Kemenparekraf mencatat lebih dari 4.000 desa wisata terbentuk hingga 2025. Anggarannya tidak kecil. Tapi pertanyaannya sederhana: untuk siapa semua itu dibangun jika pengunjungnya lebih memilih mall?

Pertama, ada jurang antara konsep dan kenyamanan. Mall menjanjikan AC, toilet bersih, sinyal kencang, dan kepastian. Masuk, keluar, semua terprediksi.

Desa wisata menjual otentik dan kembali ke alam. Sayangnya, otentik sering berarti toilet seadanya, jalan becek saat hujan, dan menu makanan yang itu-itu saja.

Wisatawan domestik kita, terutama kelas menengah perkotaan, sudah kadung dimanjakan dengan standar mall. Mereka tidak anti-desa, tapi anti-repot.

BACA JUGA:Pesona Pesisir Sausu Tambu: Dari Harmoni Budaya Menuju Prestasi Desa Wisata Nasional

BACA JUGA:Harian Disway di China International Press Communication Center (CIPCC) (73): Bekas Pos Logistik, Jadi Desa Wisata

Kedua, kita salah jual cerita. Banyak desa wisata terjebak euforia membangun spot selfie dan gerbang bambu. Padahal kekuatan desa bukan di instagramable, tapi di interaksi.

Mall tidak bisa memberi pengalaman menanam padi atau mendengar cerita Mbah tentang sejarah kampung. Tapi berapa desa wisata yang benar-benar melatih warganya jadi penutur cerita yang memikat? Yang terjadi, wisatawan datang, foto, pulang. Tanpa cerita, tanpa alasan untuk kembali.

Ketiga, soal waktu dan akses. Ke mall cukup 30 menit, pulang bawa belanjaan. Ke desa wisata butuh 1,5 jam, pulang bawa lelah dan belum tentu kepuasan. Selama akses dan paket wisata tidak dirancang untuk kenyamanan psikologis pengunjung kota, mall akan selalu menang.

Apakah ini berarti program desa wisata gagal? Tidak. Tapi ia perlu diuji dengan pertanyaan jujur: apakah kita membangun untuk kebutuhan wisatawan, atau untuk kebutuhan laporan serapan anggaran?

Solusinya bukan membenci mall. Justru belajar darinya. Desa wisata perlu standar layanan dasar: toilet bersih, sinyal, mitigasi sampah, dan pemandu yang komunikatif.

BACA JUGA:Juruan Daya Menyapa Indonesia, Universitas Terbuka Surabaya Resmikan Desa Wisata Binaan Nasional

BACA JUGA:UPN Veteran Jawa Timur Dampingi Warga Desa Penanggungan, Rancang Master Plan Desa Wisata Berkelanjutan

Sumber: