Indonesia Emas Mustahil Tanpa Perempuan: Meninjau Ulang Makna Perjuangan Kartini

Peringatan Hari Kartini setiap 21 April seharusnya menjadi momentum reflektif untuk meninjau ulang posisi dan peran perempuan dalam pembangunan nasional. Dalam konteks menuju Indonesia Emas 2045, muncul pertanyaan konseptual yang penting: apakah perjuangan perempuan hari ini masih relevan dalam kerangka emansipasi, atau justru telah bergeser menjadi partisipasi aktif dalam seluruh sektor kehidupan?

Cermin transisi sejatinya tampak nyata di Surabaya. Kita bisa melihatnya pada sosok Khofifah Indar Parawansa dan Tri Rismaharini. 

Jika dulu Kartini berjuang agar perempuan memiliki hak bicara, kedua tokoh itu membuktikan apa yang terjadi ketika hak tersebut diwujudkan dalam kepemimpinan daerah.

Khofifah, punya perjalanan panjang dari panggung aktivis hingga menjadi Gubernur Jawa Timur. Sementara Risma adalah birokrat yang mendobrak batas dengan memimpin Surabaya selama dua periode.

Dua mantan Menteri Sosial itu menjadi bukti hidup bahwa perempuan tidak lagi sekadar "pelengkap" kuota.

Kehadiran mereka di tampuk kekuasaan tidak dihasilkan dari hasil dari "belas kasihan" emansipasi atau sekadar formalitas gender. Mereka muncul karena kualitas.

Mereka menentukan kebijakan strategis yang menyentuh langsung hajat hidup jutaan rakyat. Dan tentu kita masih menunggu: Siapa “Kartini” berikutnya dari timur Jawa.

Secara historis, apa yang mereka capai adalah buah dari emansipasi yang lahir sebagai respons atas ketimpangan struktural. Dalam perspektif sosiologi klasik, emansipasi merupakan upaya pembebasan dari sistem patriarki yang membatasi akses perempuan terhadap ruang publik.

Kartini memperjuangkan hak pendidikan sebagai fondasi utama—sebuah gagasan yang dalam teori human capital development Gary Becker dipandang sebagai investasi vital bagi produktivitas nasional.

BACA JUGA:Kartini Survivor: Kirana Bangkit dari Trauma Kekerasan Seksual

BACA JUGA:Khofifah Ajak Seluruh Elemen Turunkan Angka Kematian Ibu di Hari Kartini 2026

Data menunjukkan peningkatan signifikan partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi, dunia kerja, bahkan kepemimpinan publik.

Menurut pendekatan gender and development (GAD), fokus pembangunan telah bergeser dari sekadar “membebaskan” perempuan menjadi “mengintegrasikan” perempuan sebagai aktor strategis pembangunan. Dengan kata lain, paradigma berubah dari emansipasi menuju partisipasi.

Partisipasi perempuan menjadi krusial dalam agenda Indonesia Emas 2045, yang menargetkan Indonesia sebagai negara maju dengan kualitas sumber daya manusia unggul.

Dalam perspektif ekonomi pembangunan, keterlibatan perempuan secara optimal dapat meningkatkan Gross Domestic Product (GDP) secara signifikan.

Sumber: