Tantangan Kampung Haji Indonesia

Dalam pandangan KH Marsudi Syuhud, salah seorang pakar tata kelola haji,  pelayanan haji masa depan harus berbasis equity, bukan sekadar equality. Perlakuan terhadap jamaah lansia dan disabilitas tidak bisa disamakan dengan jamaah muda. Mereka butuh pendampingan satu-lawan-satu dan infrastruktur yang ramah mobilitas.

Bahwa mayoritas CJH adalah para wanita, realitas itu mesti disikapi oleh pemerintah secara adil dan proporsional. Caranya, antara lain, dengan memperbanyak petugas pelayanan haji dari kalangan wanita. 

Selama ini komposisi petugas haji masih cenderung ”dikuasasi” hegemoni kaum adam (pria) di pelbagai sektor. Meski petugas dari pihak perempuan tetap tersedia, kuantitas mereka masih belum proporsional secara kuantitas.

BACA JUGA:Kampung Haji Segera Dibangun, Lokasinya Cuma 400 Meter dari Masjidil Haram

BACA JUGA:4 Usulan Indonesia soal Haji Disambut Positif Arab Saudi: Kampung Haji hingga Bandara Thaif

Dengan jumlah pelayanan berbasis gender yang adil dan seimbang itu, tata  kelola pelayanan haji yang ramah perempuan akan makin mudah diwujudkan dengan baik dan sinergis. Bahwa secara psikologis jamaah perempuan dirasa lebih dekat dan nyaman dengan sesama jenis (wanita) merupakan realitas sosial yang tak bisa dinafikan begitu saja. Dampak dari pendekatan semacam itu tentu akan lebih membuka ruang pelayanan dan tata kelola yang profesional dan manusiawi.

Secara praktis, Kampung Haji harus dirancang dengan prinsip universal design dalam sejumlah hal. 

Pertama, aksesibilitas tanpa batas. Lift yang luas, ramp untuk kursi roda, dan signage yang mudah dipahami lansia dan kaum disabel. 

Kedua, layanan medis yang terintegrasi. Klinik satelit di setiap blok hunian untuk memitigasi kelelahan fisik jamaah lansia harus tersedia. 

BACA JUGA:Pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi, Prabowo Bentuk Tim Khusus untuk Kajian dan Regulasi

BACA JUGA:Menag Dampingi Presiden ke Arab Saudi, Bahas Rencana Kampung Haji Indonesia di Tanah Suci

Ketiga, sentuhan psikologis. Petugas haji yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga memiliki empati tinggi terhadap karakteristik jamaah dari beragam latar dan daerah asal.

Di luar itu, antrean haji yang mencapai puluhan tahun adalah bom waktu sosial. Upaya memperpendek antrean harus dilakukan melalui dua jalur. Jalur diplomasi kuota dengan cara memanfaatkan hubungan baik RI-Arab Saudi untuk mengalihkan kuota negara lain yang tidak terserap. 

Kemudian, jalur pemisahan kategori, yakni memberikan prioritas keberangkatan bagi lansia di atas usia tertentu tanpa mengurangi hak jamaah yang sudah mengantre lama (prioritas berbasis keadilan usia).

Pakar kebijakan publik, Agus Pambagio, menekankan bahwa transparansi dalam sistem Siskohat (Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu) menjadi kunci agar masyarakat merasa ada keadilan dalam proses pemanggilan (Pambagio, 2024).

Sumber: