Purbaya dan Pieter Gontha

Karena itu, kemarahan sekaligus frustrasi Purbaya di konferensi pers sebenarnya dapat dipahami sebagai respons terhadap kekalahan negara dalam perang narasi.

Ia bahkan berkata kepada wartawan bahwa ia sudah berkali-kali menjelaskan hal yang sama, tetapi publik tetap tidak menangkap pesannya. Dari sini terlihat bahwa konferensi pers APBN 2026 bukan lagi sekadar forum administratif, melainkan upaya agresif negara merebut kembali kendali atas persepsi ekonomi publik.

BACA JUGA:Harga Minyak Naik, Purbaya Buka Opsi Penghematan Anggaran MBG

BACA JUGA:Penerimaan Pajak Bulan Januari 2026 Melonjak 30,7 Persen, Purbaya: Sinyal Perbaikan Ekonomi

Purbaya lalu menjelaskan strategi pemerintah menjaga pasar obligasi:

”Kalau ada yang jual, kita beli.”

Kalimat tersebut segera viral karena terdengar sederhana sekaligus penuh percaya diri. Namun, di balik kesederhanaannya, terdapat strategi ekonomi yang sangat serius. Pemerintah sedang bertindak sebagai standby buyer di pasar surat berharga negara (SBN) untuk menahan kepanikan dan menjaga stabilitas pasar obligasi.

Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah menggunakan kekuatan SAL Rp430–434 triliun sebagai bantalan fiskal. Ia bahkan menolak menggunakan perantara lembaga keuangan lain karena merasa Kementerian Keuangan cukup kuat untuk melakukan intervensi sendiri.

”Saya punya SAL 430 triliun... napas saya panjang.”

Metafora ”napas panjang” di sini sangat penting. Ia bukan sekadar penjelasan teknis fiskal, tetapi juga narasi psikologis. Negara sedang dipersonifikasikan sebagai tubuh yang kuat, tahan lama, dan tidak mudah panik.

Dalam perspektif Shiller, narasi semacam itu bekerja karena publik lebih mudah memahami metafora daripada angka teknis. Orang mungkin tidak memahami keseimbangan primer atau yield obligasi, tetapi mereka memahami simbol ”napas panjang”. Dengan kata lain, komunikasi ekonomi yang efektif adalah komunikasi yang mampu mengubah angka menjadi cerita.

Namun, justru di sanalah paradoks muncul.

Negara makin sadar bahwa stabilitas ekonomi modern bergantung pada persepsi. Akibatnya, komunikasi ekonomi berisiko bergeser dari transparansi menuju confidence engineering, ’rekayasa optimisme publik’.

Ketika Purbaya berulang kali menegaskan bahwa fiskal Indonesia aman, bahwa pemerintah siap membeli obligasi, dan bahwa pasar tidak perlu panik, ia sebenarnya sedang melakukan sentiment management. Negara tidak hanya mengelola APBN, tetapi juga mengelola emosi kolektif publik dan investor.

Di era digital, hal itu menjadi makin kompleks. Purbaya sendiri mengakui:

Sumber: