Pemerintah Wajibkan Repatriasi 100 Persen Devisa Hasil Ekspor SDA Mulai Juni 2026

Dalam skema itu, DHE sektor pertambangan dapat ditempatkan di bank non-Himbara dengan retensi 30 persen selama minimal tiga bulan.

Airlangga menjelaskan kebijakan tersebut memiliki tiga tujuan utama. Yakni mendorong pembiayaan investasi dan modal kerja untuk percepatan hilirisasi SDA, meningkatkan investasi dan kinerja ekspor, serta menjaga stabilitas makroekonomi dan pasar keuangan domestik.

Untuk mendukung implementasinya, pemerintah juga menyiapkan insentif berupa tarif Pajak Penghasilan (PPh) hingga 0 persen atas penghasilan dari instrumen penempatan DHE SDA sesuai jangka waktu penempatan.

BACA JUGA:Kementerian Keuangan Lepas dari Kemenko Perekonomian, Koordinasi Langsung dengan Presiden dalam Kabinet Merah Putih

BACA JUGA:Perekonomian Surabaya Tumbuh, Bisnis Pasar Konvensional Kian Murung

Menurut Airlangga, insentif tersebut lebih kompetitif dibandingkan tarif PPh final instrumen reguler yang mencapai 20 persen.

“Regulasi ini akan berlaku 1 Juni 2026,” pungkasnya.(*)

BACA JUGA:S&P Tempatkan Peringkat Kredit RI di Kategori Stabil, Airlangga: Bukti Kepercayaan Internasional Terhadap Perekonomian RI

BACA JUGA:Kolaborasi BRI dan KWT Sri Mandiri, Kembangkan Perekonomian di Kaki Gunung Ciremai

Sumber: