Mulai Juni, WFH ASN Pemprov Jatim Geser ke Hari Jumat

​SURABAYA, HARIAN DISWAY – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) resmi mengubah jadwal pelaksanaan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Jika sebelumnya WFH jatuh setiap hari Rabu, mulai Juni 2026 ini polanya bergeser menjadi setiap hari Jumat. Langkah itu diambil Pemprov Jatim demi menyelaraskan kebijakan daerah dengan pemerintah pusat.

​Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memastikan, kebijakan WFH ini tetap berlanjut setelah melalui proses evaluasi selama dua bulan terakhir. ​"WFH ASN Pemprov Jatim (sekarang) hari Jumat. Harinya disinkronkan dengan pusat," ujar Khofifah saat dikonfirmasi di Surabaya, Minggu, 31 Mei 2026.

Anda sudah tahu, kebijakan WFH bagi ASN Pemprov Jatim ini pertama kali bergulir pada 1 April 2026. Target utamanya adalah efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dan penghematan energi. Khofifah menegaskan, meski harinya bergeser, substansi dan esensi dari kebijakan ini tidak berubah. Produktivitas ASN dipastikan tetap terjaga.

BACA JUGA:WFH ASN Jatim Dilanjutkan, Pemprov Klaim Hemat Anggaran Listrik hingga Perjalanan Dinas

BACA JUGA:WFH, Krisis Geopolitik, dan Tantangan Hotel Surabaya

​Senada dengan Gubernur, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menyebutkan bahwa hasil evaluasi dua bulan pertama menunjukkan tren yang relatif positif. Dampak paling signifikan terlihat pada penurunan mobilitas pegawai menuju kantor, yang otomatis menekan konsumsi BBM.

​Selain BBM, Pemprov Jatim juga mencatat adanya penurunan konsumsi penggunaan listrik di area perkantoran selama kebijakan ini berlangsung.

​"Dampaknya positif dan alhamdulillah kinerja ASN relatif bisa kita jaga. Ada mekanisme menggunakan video conference untuk memastikan bahwa rekan-rekan ini benar-benar bekerja dari rumah," kata Emil.

BACA JUGA:ASN Berpotensi WFA, Sekolah Kembali Daring? Ini Rencana Baru Pemerintah Mulai April 2026

BACA JUGA:WFH ASN Mulai Berlaku Hari Ini, Pemerintah Terapkan Geo-Location dan Aturan Respons 5 Menit

​Terkait kedisiplinan, Emil tidak menampik adanya temuan sejumlah pelanggaran minor selama pelaksanaan WFH. Namun, berdasarkan laporan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim, angka pelanggaran tersebut dinilai sangat kecil dan tidak mengganggu performa pelayanan publik secara keseluruhan.

​"Kepala BKD Jatim tidak menyampaikan adanya insiden yang sangat signifikan. Bukan berarti tidak ada (pelanggaran), cuma tidak menjadi hal inti yang mengganggu laporan efektivitas WFH," pungkas Emil.

​Dengan pergeseran jadwal ini, mulai pekan depan seluruh ASN Pemprov Jatim yang terjadwal WFH akan beralih ke hari Jumat, dengan sistem pengawasan digital yang tetap diperketat.(*)

 

 

Sumber: