Pancasila dan Krisis Etika Pembangunan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran yang diklaim sebagai investasi pembangunan manusia. Pemerintah bahkan menyiapkan anggaran sekitar Rp71 triliun untuk menjalankan program tersebut pada 2025. 

Namun, dalam praktiknya, publik mempertanyakan kesiapan anggaran negara, tata kelola distribusi, hingga potensi politisasi bantuan sosial dalam pelaksanaannya. 

BACA JUGA:Pancasila dalam Denyut Nadi Talenta Muda Indonesia

BACA JUGA:Konsensus Tokoh Nasionalis-Religius dalam Merawat Pancasila

Kritik terhadap MBG pada akhirnya bukan semata soal makan gratis, melainkan juga kecenderungan pembangunan populistik yang lebih menekankan pencitraan ketimbang pembenahan struktural sektor pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Di tengah besarnya anggaran MBG, persoalan pendidikan justru masih menjadi problem serius. UNESCO dalam Global Education Monitoring Report 2024 menunjukkan kualitas pendidikan Indonesia masih tertinggal jika dibandingkan dengan banyak negara Asia Tenggara, terutama dalam aspek literasi dan pemerataan akses pendidikan. 

Di berbagai daerah 3T, anak-anak masih menghadapi keterbatasan infrastruktur sekolah, akses jalan yang buruk, hingga kekurangan tenaga pendidik. Pada saat yang sama, banyak laporan media sepanjang 2024/2025 menunjukkan masih banyak guru honorer menerima gaji di bawah Rp1 juta per bulan. 

Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan manusia tidak cukup hanya dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan konsumtif jangka pendek, tetapi juga menyangkut kualitas pendidikan dan penghormatan terhadap martabat profesi pendidik.

Persoalan lingkungan hidup juga memperlihatkan gejala serupa. Pembangunan berbasis hilirisasi dan eksploitasi sumber daya alam memang menjanjikan pertumbuhan ekonomi cepat, tetapi sering kali mengorbankan masyarakat lokal dan keberlanjutan ekologis. 

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat, sepanjang 2024 terjadi 295 letusan konflik agraria dengan luas mencapai lebih dari 1,1 juta hektare dan melibatkan sekitar 67 ribu keluarga terdampak. 

Banyak konflik tersebut yang berkaitan dengan proyek strategis nasional, perkebunan, tambang, dan pembangunan kawasan industri. Situasi itu bahkan tecermin dalam film dokumenter Pesta Babi yang belakangan viral karena memperlihatkan potret konflik ruang hidup masyarakat Papua di tengah ekspansi pembangunan dan investasi. 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan Indonesia hari ini soal krisis etika pembangunan. Pembangunan berjalan cepat, tetapi sering kehilangan orientasi moral dan keadilan sosial sebagaimana dicita-citakan dalam Pancasila.

Pancasila dan Etika Politik

Di dalam perspektif filsafat politik, Habermas menegaskan bahwa legitimasi demokrasi tidak hanya lahir dari pemilu dan prosedur formal, tetapi juga dari ruang publik yang sehat, rasional, dan bebas dari dominasi kekuasaan. Demokrasi harus memungkinkan warga negara terlibat dalam percakapan publik yang setara untuk menentukan arah kehidupan bersama. 

Pemikiran Habermas menjadi relevan ketika demokrasi Indonesia hari ini cenderung makin prosedural. Pemilu memang berjalan rutin, tetapi kualitas diskursus publik justru melemah. Politik lebih banyak dipenuhi pencitraan, retorika dan wacana populisme daripada dialog substantif mengenai keadilan sosial dan masa depan rakyat. 

Sumber: