Paradigma Sains Pancasila(is): Ilmu untuk Kemanusiaan dan Keadilan Sosial

TAHUN 1996, John Horgan –jurnalis sains ternama– menulis buku The End of Science, ’senja kala ilmu pengetahuan’. Ia menyebut era penemuan besar telah berakhir. Pengetahuan manusia telah mencapai batas akhir sains dan tidak ada lagi revolusi paradigma yang radikal. 

Tragisnya, kata Horgan, ketiadaan revolusi paradigma tersebut acap kali justru melahirkan suatu implementasi ilmu pengetahuan yang nir-keberpihakan pada nilai keadilan dan kemanusiaan. 

Ada banyak teori baru yang dibangun, tetapi justru mendukung kriminalitas rezim dan kejahatan kemanusiaan. Yakni, konstruksi luaran penelitian yang hanya bersifat melegitimasi kepentingan pemilik kekuasaan dan pemilik modal. 

Bangunan politik ekonomi global yang lebih berpihak pada kepentingan ekonomi liberal-kapitalisme yang mulai menggerus nilai-nilai keadilan sosial. Di tingkat nasional, konsep ekonomi korporasi lambat laun tapi pasti melemahkan prinsip ekonomi kooperasi sebagai sokoguru perekonomian kita. 

BACA JUGA:Membangun Paradigma Politik Pancasila(is): Menjelang 1 Juni, Hari Lahir Pancasila

BACA JUGA:Pesta Babi dan Ujian Pancasila di Era Modern

Konsepsi keilmuan politik kita, misalnya, lebih dominan menguatkan paradigma politik kekuasaan ketimbang politik peradaban. Sistem demokrasi yang dikembangkan lebih mendorong politik sebagai panggung kontestasi kekuasaan ketimbang upaya menanamkan nilai keadaban publik setiap warga negara. 

Tidak berlebihan jika konstelasi perpolitikan nasional lebih dominan hiruk pikuk ketimbang keinginan kuat melakukan pendidikan politik kewargaan. Bidang keilmuan lain setali tiga uang, berkembang dalam kooptasi kepentingan pasar dengan logika untung-rugi ketimbang logika benar-salah, apalagi baik-buruk.

Di tengah problema itu, muncul pertanyaan mendasar, ke mana arah kompas moral perkembangan ilmu pengetahuan kita? Ketika sains hanya berorientasi pada pasar dan kepentingan material, ia rentan tercerabut dari nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. 

Pencarian keilmuan –akhirnya– terjebak pada kepentingan administratif, dan mengabaikan nilai yang sifatnya substantif. Orang sibuk mengejar gelar ”sarjana”, tetapi melupakan kapasitas sebagai ”sujana”. Luaran kampus lebih banyak menjadi sekrup dalam dunia industri ketimbang menjadi ”pencerah” peradaban.

BACA JUGA:Pancasila dan Krisis Etika Pembangunan

BACA JUGA:Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila

Belajar pada Sokrates, filsuf abad ke-5 SM, yang mengatakan bahwa belajar ilmu bukanlah sekadar mencari nilai kebenaran dalam logika, melainkan juga nilai kebaikan (etika) dan kemanfaatan serta keindahan (nilai estetika). 

Yang benar secara logika tetap membutuhkan pertimbangan kebaikan dalam etika dan kemanfaatan/keindahan dalam estetika. 

Sumber: