Menghitung Harga Sebuah Demonstrasi Mahasiswa

Dalam struktur demonstrasi, legitimasi adalah bahan bakar utama. Tanpa legitimasi, massa hanya kerumunan. Tanpa legitimasi, orasi hanya suara keras. Tanpa legitimasi, spanduk hanya kain bertulisan. Tanpa legitimasi, demonstrasi kehilangan daya tekan. 

Karena itu demonstrasi yang baik tidak hanya membutuhkan massa. Ia membutuhkan disiplin gerakan. 

Tahapannya mestinya jelas. Pertama, perumusan isu. Apa yang dilawan. Mengapa dilawan. Apa dasar datanya. Apa tuntutannya.

BACA JUGA:Demo Warga Blokir JLS Kota Pasuruan, Tuntut Truk Lewat Tol

BACA JUGA:Harga Naik, Rupiah Melemah, Relawan Demo Gejayan Curhat: 'Kami Kelas Menengah sudah Sangat Terjepit'

Kedua, konsolidasi internal. Siapa yang ikut. Apa mandat organisasi. Apakah anggota tahu. Apakah keputusan diambil terbuka.

Ketiga, pembagian struktur aksi. Ada korlap, humas, negosiator, tim keamanan, tim medis, dokumentator, dan penghubung hukum.

Keempat, komunikasi publik. Rilis harus jelas. Tuntutan harus ringkas. Narasi harus mudah dipahami.

Kelima, negosiasi dengan otoritas. Ini penting. Demonstrasi bukan tawuran. Ada prosedur. Ada pemberitahuan. Ada komunikasi. Tapi negosiasi tidak boleh berubah menjadi transaksi. 

Di sinilah garis merahnya. Dialog boleh. Audiensi boleh. Kompromi politik boleh, sepanjang terbuka dan berdasarkan tuntutan. Tapi uang untuk membatalkan suara publik — kalau benar terjadi — bukan dialog. Itu pembungkaman halus.

Tidak ada gas air mata. Tidak ada barikade. Tidak ada dorong-dorongan. Cukup amplop. Lebih senyap. Lebih rapi. Mungkin lebih murah. Tapi jauh lebih merusak.

Dalam teori gerakan sosial, kekuasaan tidak selalu merespons gerakan dengan kekerasan. Bisa juga dengan merangkul. Bisa dengan memberi akses. Bisa dengan mendekati tokohnya. Bisa dengan mengubah agendanya. Bisa dengan menjinakkan suaranya. Itulah yang sering disebut kooptasi.

Kooptasi sering lebih efektif daripada pentungan. Pentungan bisa membuat orang marah. Amplop bisa membuat orang diam. 

Karena itu, BEM FH UBK harus menjawab. Kampus juga tidak boleh pura-pura tidak tahu. Aparat, bila ada unsur pidana, harus membuka dengan terang. Siapa pemberinya. Siapa penerimanya. Berapa jumlahnya. Apa imbalannya. Apa buktinya.

Jangan sampai kabar ini berhenti sebagai gosip politik. Jangan pula dijadikan alat menghajar seluruh mahasiswa.

Sumber: