Menko Polkam Sebut Polri dan Kejagung Kompak Kejar Koruptor, Bantah Isu Gesekan

JAKARTA, HARIAN DISWAY – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago menegaskan pemerintah mendukung penuh seluruh proses penegakan hukum yang tengah berlangsung, termasuk penanganan sejumlah perkara dugaan korupsi yang menjadi perhatian publik.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah mencuatnya sejumlah kasus korupsi besar yang melibatkan aparat penegak hukum dan pejabat negara.

Menurut Djamari, pemerintah berkomitmen memastikan setiap proses hukum berjalan secara profesional, independen, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BACA JUGA:Jaksa Agung Tunjuk Rudi Margono sebagai Plt Jampidsus, Gantikan Febrie Adriansyah

BACA JUGA:Febrie Adriansyah Resmi Mundur dari Jabatan Jampidsus, Kejagung Buka Suara

Ia menekankan pentingnya menjaga koordinasi dan sinergi antarpenegak hukum agar pemberantasan korupsi dapat berjalan efektif tanpa memunculkan kesalahpahaman di antara institusi.

"Yang terus kita jaga adalah sinergi dan koordinasi antarinstansi. Komunikasi harus terus dibangun guna mencegah potensi kesalahpahaman. Pada dasarnya, Polri, Kejaksaan Agung, maupun institusi penegak hukum lainnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menegakkan hukum yang berkeadilan, termasuk dalam pemberantasan korupsi," ujarnya dalam keterangan resminya dikutip disway.id, Sabtu, 11 Juli 2026.

Djamari juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh berbagai spekulasi maupun informasi yang belum terverifikasi.

Menurutnya, narasi yang tidak berdasar justru dapat mengganggu situasi kondusif dan berpotensi menghambat proses hukum.

BACA JUGA:Resmi! Jaksa Agung Terima Pengunduran Diri Jampidsus Febrie Adriansyah

BACA JUGA:Pakar Soroti Penggeledahan Jampidsus Febrie: Kenapa Kortastipidkor Polri Baru Bergerak setelah 2 Tahun?

Pemerintah menghormati independensi aparat penegak hukum dan memastikan tidak ada intervensi dalam setiap proses penyidikan maupun penuntutan.

"Korupsi memang telah lama menjadi tantangan bangsa. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. Tidak ada ruang bagi siapa pun yang terbukti melanggar hukum. Tanpa memandang asal institusi maupun kedudukannya, setiap pelanggaran akan diproses dan ditindak secara tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.

Di akhir keterangannya, Djamari mengajak masyarakat tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta tidak menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya.

Sumber: