DPRD Gresik Dorong Penguatan Pendapatan Asli Daerah: Gagas Sinergi Seluruh Potensi Daerah

Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif mengatakan, PBG menjadi salah satu sumber penerimaan yang memiliki prospek besar dalam mendukung peningkatan PAD. "PBG menjadi salah satu sumber pendapatan yang potensial, terutama di kawasan industri, dan akan terus kami maksimalkan," ujarnya yang dikutip sejumlah media.

Selain itu, pemerintah daerah juga memperkuat sistem perpajakan melalui pembaruan data wajib pajak, perluasan basis pajak, digitalisasi pelayanan, hingga pemasangan 173 unit tapping box di sejumlah tempat usaha. Langkah tersebut diharapkan semakin meningkatkan transparansi penerimaan daerah sekaligus memperkuat efektivitas pengelolaan pajak.

Di sisi lain, DPRD Gresik juga terus mendukung penguatan regulasi sebagai landasan optimalisasi PAD. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Gresik Khoirul Huda menyebut tiga rancangan peraturan daerah yang telah melalui fasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur siap ditetapkan menjadi perda. Salah satunya mengatur pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) agar pemanfaatan aset pemerintah semakin produktif dan memberikan nilai tambah bagi daerah.

Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD tersebut mulai menunjukkan perkembangan positif. Hingga pertengahan Juli 2026, realisasi pendapatan pajak daerah Kabupaten Gresik telah mencapai Rp590,24 miliar atau sekitar 52,91 persen dari target tahunan. Capaian itu menjadi modal yang baik untuk terus mengoptimalkan penerimaan hingga akhir tahun.

Ke depan, penguatan PAD diharapkan semakin ditopang oleh kolaborasi seluruh pihak dalam mengembangkan potensi daerah. Dengan dukungan sektor industri yang kuat, investasi yang terus tumbuh, pengelolaan aset yang semakin produktif, pelayanan perizinan yang semakin baik, serta sistem perpajakan yang semakin modern, Gresik memiliki peluang besar untuk memperkuat kemandirian fiskal.

Melalui sinergi tersebut, optimalisasi PAD diharapkan dapat memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan dan pelayanan publik yang semakin berkualitas. (*)

 

Sumber: