Tragedi Undana dan Stigma Gratifikasi, Dosen Pembimbing Harus Bagaimana?

Tragedi Undana dan Stigma Gratifikasi, Dosen Pembimbing Harus Bagaimana?

ILUSTRASI Tragedi Undana dan Stigma Gratifikasi, Dosen Pembimbing Harus Bagaimana?-Maulana Pamuji Gusti-Harian Disway-

Berdasar Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 dan merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah di berbagai perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia maupun Universitas Airlangga, skripsi S-1 pada dasarnya adalah pelatihan penalaran ilmiah dasar. 

Skripsi adalah bukti bahwa mahasiswa mampu mengaplikasikan teori ke dalam data serta menarik kesimpulan secara runtut, bukan karya riset setara tesis magister atau disertasi doktor yang menuntut karya inovatif atau penemuan teori baru.

Dalam riset mengenai kesehatan mental di lingkungan perguruan tinggi, penulisan tugas akhir memang kerap menjadi pemicu utama academic burnout dan kecemasan yang tinggi (Puspitasari dkk., 2023). 

Ketakutan akan penolakan serta hambatan komunikasi menjadi faktor dominan yang memperburuk kondisi mental mahasiswa (Suryani & Rahmawati, 2022). 

Studi lain menegaskan pentingnya pembimbingan berbasis empati (empathetic mentoring), di mana dosen dituntut peka mengenali batas kemampuan mahasiswa dan membantu memberikan arahan konseptual yang solutif, bukan sekadar menyalahkan (Putra & Handayani, 2021). 

Dapat dilihat bahwa menjadi dosen pembimbing yang tegas secara akademis dan peka secara emosional bukanlah dua hal yang saling meniadakan. Dosen tidak diminta menurunkan standar kualitas skripsi, tetapi mengubah cara menyampaikan revisi agar tidak meruntuhkan harga diri mahasiswa.

Namun, empati dosen harus diimbangi dengan keaktifan dan keterbukaan mahasiswa dalam berkomunikasi. Mahasiswa perlu berani menyampaikan kendala yang dihadapi secara jujur, memanfaatkan layanan konseling kampus, serta mematuhi standard operating procedure (SOP) bimbingan yang berlaku. 

Perguruan tinggi pada dasarnya telah menyediakan sistem pendukung (support system) untuk melindungi mahasiswa dari pola pembimbingan yang tidak sehat. Berdasar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap perguruan tinggi negeri wajib menyediakan unit layanan terpadu (ULT) guna mengelola aduan, aspirasi, dan bantuan teknis. 

Mahasiswa dapat memanfaatkan ULT tersebut untuk melaporkan hambatan penulisan skripsi yang dipicu oleh kendala komunikasi atau tindakan pembimbing agar pihak kampus dapat segera mengambil langkah penyelesaian.

Lebih jauh lagi, perilaku represif, perundungan verbal (verbal abuse), atau tindakan yang merendahkan mental mahasiswa saat bimbingan kini secara tegas dikategorikan sebagai bentuk kekerasan psikologis. 

Melalui Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi, kampus diwajibkan memfasilitasi pemulihan psikologis korban melalui unit layanan kesehatan mental atau psikososial. 

Mahasiswa yang mengalami tekanan mental berlebih dapat memanfaatkan fasilitas konseling universitas itu untuk memulihkan kondisi emosionalnya. Adanya payung hukum tersebut membuktikan hadirnya komitmen nyata dari negara dan perguruan tinggi untuk memagari mahasiswa dari gaya bimbingan yang intimidatif.

Di samping itu, pemahaman atas pedoman operasional akademik sangat penting bagi kedua belah pihak. Pedoman pendidikan di universitas seperti UI dan Unair secara tegas mengatur batas minimal bimbingan terdokumentasi, yaitu sedikitnya delapan kali konsultasi dalam satu semester sebagai syarat pendaftaran sidang. 

Dengan mematuhi SOP itu, dosen dapat menyediakan ruang bimbingan yang solutif sesuai standar mutu, sementara mahasiswa memiliki kepastian langkah dan kejelasan hak akademisnya.

Penulisan skripsi seharusnya menjadi proses pembelajaran yang mendewasakan cara berpikir, bukan arena perselisihan atau proses traumatis yang merusak kesehatan jiwa. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: