Suara Seharga Bakso dan Kopi: Ironi Fiskal di Balik Politik Uang

COBA hitung-hitung sejenak. Realisasi belanja negara sepanjang 2024 saja mencapai Rp3.350 triliun. Itu menurut catatan resmi Kementerian Keuangan. Uang itu adalah uang kita semua, hasil pajak, hasil kekayaan alam, hasil utang yang kelak juga kita yang menanggung. 

Uang sebesar itu setiap tahun dikelola orang-orang yang duduk di kursi kekuasaan karena satu hal sederhana: dipilih lewat coblosan di bilik suara. Sekali lagi, dipilih lewat coblosan di bilik suara.

Pertanyaannya sederhana tetapi jarang diajukan secara serius: berapa sebenarnya harga yang dibayar untuk menentukan siapa yang mengelola uang sebesar itu? Pertanyaan itu terdengar teknis, hampir seperti soal akuntansi belaka. 

Namun, begitu dihitung dengan cermat, jawabannya justru menampar kesadaran kita tentang betapa murahnya demokrasi ini diperjualbelikan setiap lima tahun.

BACA JUGA:Ongkos Diam: Ketika Menerima Politik Uang Tak Pernah Dianggap Salah

BACA JUGA:Deni Wicaksono Tegaskan, Politik Perjuangan Harus Kalahkan Politik Uang

Satu Suara, Puluhan Juta Rupiah

Mari bermain angka sebentar, dengan asumsi paling konservatif. Anggaplah belanja negara tahun ini bertahan di angka yang sama selama satu periode kepemimpinan, lima tahun ke depan. Padahal, kenyataannya, APBN cenderung terus membesar setiap tahun. 

Jadi, ini benar-benar batas bawah, bukan angka final. Rp3.350 triliun dikalikan lima tahun, kita mendapat sekitar Rp16.750 triliun yang akan dikelola pemimpin terpilih selama masa jabatannya.

Sekarang, bagi dengan jumlah pemilih terdaftar di Pemilu 2024, yang tercatat 204.807.222 orang. Hasilnya, sekitar Rp81 juta per suara. Itulah kasarnya porsi kendali atas uang negara yang melekat pada satu coblosan di bilik suara, untuk lima tahun ke depan. 

Sekarang bandingkan dengan harga sesungguhnya satu suara itu dijual di lapangan. Lima puluh ribu rupiah. Seratus ribu rupiah. Kadang hanya sembako seharga tak seberapa. Suara yang menentukan nasib puluhan juta rupiah uang negara laku dijual seharga semangkuk bakso dan segelas kopi.

BACA JUGA:Politik Uang

Ini bukan sekadar soal moral belaka. Ini ketimpangan yang tak masuk akal. Ini soal rasionalitas ekonomi yang benar-benar terbalik. Bayangkan, sebuah perusahaan dengan harga saham senilai puluhan juta rupiah dan hanya dijual oleh pemegang saham dengan harga lima puluh ribu kepada pemburu saham. 

Tidak ada yang akan menyebutnya transaksi wajar. Semua orang hampir pasti akan menyebutnya penipuan besar-besaran. Namun, ketika hal serupa terjadi pada suara pemilih, kita menyebutnya sekadar politik uang, seolah itu persoalan kecil yang sudah biasa terjadi setiap lima tahun.

Sumber: