Bukan Pemimpin Masa Depan, tapi Eksekutor Hari Ini: Saatnya Suara Muda Menembus Kebijakan Buntu

Pekan lalu, saya menghadiri acara Bangkok Climate Action Week 2026 yang berlangsung pada 3–11 Oktober 2026 dengan tema Economy We Shape, Climate We Share. Dalam forum tersebut, saya menyimak pengalaman Kabupaten Bulungan di Kalimantan Utara yang berhasil menerapkan kebijakan anggaran pro-lingkungan.

Bulungan menjadi contoh nyata bagaimana pemerintah daerah dapat menghubungkan perlindungan lingkungan dengan kebijakan fiskal. Pengalaman Bulungan dipaparkan sebagai salah satu model penerapan Ecological Fiscal Transfer (transfer fiskal ekologis) yang kini telah diadopsi di 43 pemerintah daerah.

Di sisi lain, saya juga mendengarkan bagaimana gerakan sipil Indonesia merumuskan tuntutan agar pendanaan iklim tidak berhenti sebagai kebijakan makro. Mereka menekankan pentingnya pembagian manfaat yang transparan, perlindungan bagi komunitas lokal, serta akuntabilitas di garis depan.

Dua sesi yang saya ikuti diselenggarakan oleh PINUS Indonesia. Sesi pertama membahas arsitektur pendanaan hijau dan bagaimana manfaatnya dapat menjangkau masyarakat di tingkat akar rumput. Sesi kedua mempertemukan parlemen daerah, anak muda, dan pegiat iklim dari Indonesia serta Thailand untuk membahas kesenjangan antara janji iklim dan pelaksanaan di tingkat lokal.

BACA JUGA: Ketika Anak Muda Mencari Makna lewat Tarot Digital

Kedua sesi tersebut memiliki satu benang merah: komitmen iklim tidak akan berarti jika tidak diterjemahkan menjadi keputusan, anggaran, dan aksi di tingkat lokal. Bagi saya, perjumpaan ini menggeser fokus dari pertanyaan "siapa yang paling peduli pada iklim?" menjadi pertanyaan yang lebih konkret: siapa yang memastikan solusi dijalankan, dan siapa yang mengawasi agar manfaatnya tidak berhenti di atas kertas?

Pendanaan Hijau Bukan Urusan Jauh

Sesi pertama menguliti hubungan antara kebijakan fiskal, pendanaan hijau, solusi berbasis komunitas, dan akuntabilitas di garis depan. Diskusi tersebut menguraikan bagaimana pendapatan negara dan kebijakan fiskal dapat dihubungkan dengan redistribusi ke daerah, serta bagaimana pendanaan iklim seharusnya mendukung solusi yang dipimpin oleh masyarakat.

Sekilas, topik ini terdengar jauh dari keseharian. Istilah seperti green finance, pajak ekologis, atau redistribusi fiskal terasa teknis—seolah-olah hanya menjadi urusan ekonom, pemerintah, dan lembaga keuangan.

BACA JUGA: Anak muda, Hutan, dan Masa Depan Wisata Indonesia

Padahal, dampaknya sangat dekat dengan kehidupan warga. Kebijakan ini menentukan apakah komunitas yang menjaga hutan memiliki sumber daya untuk terus melindunginya, apakah daerah memiliki anggaran untuk mengelola sampah secara layak, serta apakah masyarakat yang terdampak proyek ekstraktif ikut memperoleh manfaat dan perlindungan—atau justru menanggung beban lingkungannya sendiri.

Di sinilah diskusi kebijakan ekonomi bertemu dengan keadilan iklim. Dana bisa saja diberi label “hijau”, tetapi label itu belum cukup. Yang terpenting adalah dari mana dana berasal, ke mana ia dialirkan, siapa yang menentukan penggunaannya, dan apakah masyarakat dapat mengawasi hasilnya. Tanpa jawaban yang jelas, pendanaan iklim berisiko menjadi sekadar istilah besar dengan dampak yang minim.

Anak Muda sebagai Penghubung

Sesi kedua membawa pertanyaan tersebut ke ruang politik daerah. Dalam diskusi “Closing ASEAN Climate Action Gap with Subnational Parliament and Youth Movement”, hadir Mutmainah Korona (anggota DPRD Kota Palu sekaligus pimpinan Kaukus Parlemen Hijau Daerah), Cindy Yubawa dari GreenLabZ Indonesia, serta Natida Rattanasawat dari Thai Climate Justice for All of Local Development Institute.

BACA JUGA: Konsumerisme Anak Muda dan Adiksi Sosialita

Sesi ini menyoroti perspektif dan gerakan anak muda dalam aksi iklim kawasan. Pembahasannya tidak hanya membawa suara generasi muda ke forum regional, tetapi juga memicu pertanyaan mendasar: bagaimana keresahan anak muda dapat diterjemahkan menjadi kerja nyata yang terhubung erat dengan komunitas dan kebijakan?

Pertukaran pandangan lintas negara ini menegaskan bahwa meskipun menghadapi tantangan yang beragam, para pemuda di kawasan dapat saling belajar. Anak muda perlu membangun pemahaman iklim yang berpijak pada pengalaman warga, meningkatkan kapasitas diri, serta memastikan aksi kolektif berjalan secara berkelanjutan.

Sumber: harian disway