Menyambut Nakhoda Baru Bank Indonesia

Sebaliknya, beberapa tahun ini, setidaknya sejak pecah perang Rusia dan Ukraina tahun 2022 yang disertai dengan kenaikan harga komoditas global. Akibat hal itu, Amerika Serikat cenderung dihadapkan pada problem inflasi tinggi dan defisit transaksi perdagangan. 

Dengan begitu, mereka memilih kebijakan moneter yang cenderung memperkuat dolar AS. Hal itu tecermin dalam indeks USD sejak tahun 2022.

Ya, saat ini hanya ada Rusia-Ukraina, Tiongkok, dan AS. Kita dihadapkan pada perang dagang, fragmentasi ekonomi dunia, kebijakan suku bunga bank sentral negara maju, arus modal keluar-masuk, harga komoditas, deglobalisasi, hingga perubahan rantai pasok.

Refleksi dari kebijakan Tiongkok dan Amerika Serikat, sejujurnya kita belum memiliki narasi kebijakan untuk merangkai arah kebijakan fiskal dan moneter. Hal itulah yang perlu segera dirumuskan oleh menteri keuangan dan pimpinan BI yang baru ke depan. 

Apa core policy nasional ke depan, apakah akan memperkuat ekspansi ekspor komoditas, sehingga perlu dukungan kebijakan pelemahan rupiah yang terbatas. 

Ataukah, kita memilih untuk menurunkan inflasi sektor pangan dan energi yang banyak ditopang impor. Dengan demikian, arah kebijakan moneter perlu memperkuat rupiah. Ataukah, ada opsi-opsi lainnya. 

Saat ini yang kita perlukan bukan sekadar rupiah yang kuat atau rupiah yang lemah, melainkan rupiah yang kompetitif dan stabil. Rupiah yang terlalu kuat memang membantu menekan inflasi impor, tetapi dapat mengurangi daya saing ekspor. 

Sebaliknya, rupiah yang terlalu lemah dapat memberikan keuntungan bagi eksportir, tetapi pada saat yang sama meningkatkan biaya impor bahan baku, energi, pangan, dan kebutuhan industri. Karena itu, stabilitas nilai tukar harus ditempatkan dalam satu desain besar kebijakan ekonomi nasional.

Hal itulah yang perlu dirumuskan menteri keuangan dan gubernur BI ke depan. Kapan fiskal harus ekspansif? Kapan moneter harus mengetat? Bagaimana menjaga defisit tanpa mengorbankan pertumbuhan? 

Bagaimana kebijakan utang pemerintah memengaruhi pasar obligasi dan rupiah? Bagaimana BI mengantisipasi kebutuhan pembiayaan pemerintah tanpa mengorbankan independensinya?

Tantangan berikutnya adalah bagaimana BI menjalankan mandat menjaga stabilitas sekaligus ikut mendorong pertumbuhan ekonomi. Keduanya sering kali berjalan searah, tetapi tidak selalu. Ketika inflasi meningkat, misalnya, kebijakan moneter membutuhkan kehati-hatian. 

Sementara itu, dunia usaha membutuhkan likuiditas dan biaya pembiayaan yang rendah untuk melakukan ekspansi. Di titik itulah kualitas kepemimpinan BI diuji: bukan memilih stabilitas atau pertumbuhan, melainkan menemukan titik keseimbangan di antara keduanya.

Orkestrasi itu penting, sekaligus untuk mengirimkan sinyal ke pasar tentang arah kebijakan moneter ke depan. 

Saya percaya, mengingat relasi Menteri Keuangan Purbaya dan calon gubernur BI Destry sudah terjadi lama. Bahkan, bisa jadi mereka berdua sudah level soulmate. Seharusnya tidak sulit bagi keduanya untuk bekerja bersama, merumuskan core policy, dan berbagi peran.

Meski demikian, kedekatan personal saja tentu tidak cukup. Yang jauh lebih penting adalah kedekatan visi mengenai arah ekonomi nasional. 

Sumber: