DPRD Gresik Siapkan Ranperda Kawasan Perdesaan: Dorong Desa Tumbuh Selaras dengan Industri

Di sisi lain, penguatan ekonomi desa juga membutuhkan kelembagaan yang mampu menghubungkan potensi antardesa. Salah satu yang didorong adalah optimalisasi Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma).

BACA JUGA:DPRD Gresik Dorong Penambahan Penerangan Jalan Umum (PJU): Kebutuhan Mencapai 4.000 Titik

BACA JUGA:DPRD Gresik Dukung Potensi Generasi Muda Lewat Olahraga: Mujid Riduan Gelar Lomba Penalti

BUMDesma dapat menjadi simpul kerja sama beberapa desa untuk mengembangkan produk dan usaha secara lebih besar. Skala usaha yang lebih kuat diharapkan membuat produk desa memiliki daya tawar lebih baik ketika memasuki pasar modern maupun membangun kemitraan dengan sektor industri.

“Kalau desa berjalan sendiri-sendiri, potensi yang besar bisa menjadi kecil karena skala usaha terbatas. Melalui kerja sama antardesa, produk dan potensi lokal bisa dikonsolidasikan sehingga lebih mudah mendapatkan pasar dan mitra,” kata Imron.

Konsep kawasan dalam Ranperda tersebut juga diarahkan untuk mempertimbangkan tipologi wilayah serta karakter risiko bencana. Gresik memiliki kawasan pesisir yang menghadapi potensi abrasi, sementara sejumlah wilayah selatan memiliki karakter yang berbeda dengan kawasan perkotaan maupun industri.

Pendekatan berbasis kawasan dinilai memungkinkan program pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Infrastruktur, pengembangan ekonomi, perlindungan lingkungan, hingga mitigasi bencana dapat dirancang berdasarkan kebutuhan wilayah.

Aspek digital juga menjadi bagian penting yang ingin diperkuat. Ketersediaan jaringan internet dipandang semakin menentukan kemampuan masyarakat desa dalam mengakses informasi, layanan publik, pendidikan, sekaligus pasar.

DPRD Gresik mendorong agar persoalan blank spot mendapat perhatian dalam pembangunan kawasan perdesaan. Selain konektivitas, masyarakat juga perlu didorong memiliki kemampuan memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan usaha.

“Sekarang pasar tidak lagi dibatasi jarak. Produk desa bisa dipasarkan ke mana saja sepanjang masyarakat mempunyai konektivitas dan kemampuan memanfaatkan platform digital. Karena itu, transformasi digital harus berjalan bersama pembangunan ekonomi desa,” tutur Imron.

Untuk memastikan pembangunan kawasan benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat, DPRD juga mendorong mekanisme perencanaan yang semakin partisipatif. Musyawarah pembangunan kawasan perdesaan atau Musrenbang Kawasan dapat menjadi ruang untuk mempertemukan aspirasi berbagai kelompok masyarakat.

Keterlibatan perempuan, pemuda, kelompok tani dan nelayan, serta penyandang disabilitas dinilai penting agar pembangunan tidak hanya mewakili suara kelompok tertentu.

Selain itu, diperlukan koordinasi lintas pemerintahan agar program yang dirancang di tingkat desa dan kabupaten dapat berjalan selaras. Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) di tingkat kabupaten menjadi salah satu gagasan yang didorong dalam pembahasan.

Tim tersebut diharapkan dapat membantu menyinkronkan perencanaan dan penganggaran, baik yang bersumber dari APBD maupun APBDes.

Imron menegaskan, proses penyusunan Ranperda masih membutuhkan masukan dari berbagai pihak. Uji publik menjadi bagian penting untuk memastikan regulasi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan Gresik.

Sumber: