Ketika Sakit Jadi Keniscayaan

RAKYAT Indonesia sepertinya tak takut sakit. Bukan karena kuat, melainkan kebanyakan ditengarai karena tak tahu cara hidup sehat. Buktinya, biaya penyakit berat menggerogoti BPJS. Dilaporkan, lebih dari sepertiga dana BPJS habis untuk menambal penyakit kronik. Imbasnya, grafik kejadian kematian akibat penyakit kronik terus meninggi. 

Kisah pasien sepuh dengan komplikasi diabetes adalah contoh paling nyata. Tubuhnya kering seperti batang jagung. Ia naik angkot dua kali seminggu untuk cuci darah. Ia hanya tahu hidupnya tergantung mesin dan negara melalui BPJS. 

Ada pula kisah anak 8 tahun yang rutin dua kali seminggu cuci darah.  Sarapan tiap paginya: teh manis dan donat tabur gula. Ibunya bilang lebih murah daripada nasi. Ia belum tahu gizi. 

Jujur harus diakui, di rumah yang sempit, pengetahuan tentang hidup sehat lebih sempit lagi. Kata orang pemerintahan, negara sudah hadir, banyak keluarga miskin yang terbantu oleh kartu BPJS walau suaranya kadang kalah pelan daripada suara infus yang menetes. 

BACA JUGA:Optimalisasi Fungsi Satuan Pengawas Internal untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit

BACA JUGA:Rumah Sakit Pendidikan di Dunia Kedokteran

Kata orang parlemen, ada konstitusi yang menjamin kesehatan, walau jaminan kesehatan itu sering sebatas aksara di ruang tunggu rumah sakit. Pasal 28 huruf H di UUD 1945 pun tak bergema. Yang terdengar hanya batuk, isak tangis, dan kipas angin yang berputar malas. 

Bagi rakyat miskin di Indonesia, hidup kadang cuma jeda antara jadwal berobat. Tidak heran bila kartu BPJS jadi andalan. Ia sebagai penyambung napas bagi jutaan keluarga miskin. BPJS memang bukan sistem yang sempurna, tetapi sering menjadi satu-satunya pintu pertolongan. 

Masalah muncul ketika dokter di era BPJS ini, sebagai aktor utama pelayanan, justru berada di ujung distribusi nilai. Mereka menerima ”jasa medis” yang relatif kecil setelah klaim BPJS dibagi untuk berbagai komponen operasional rumah sakit. 

Padahal, dalam kerangka teori prinsipal-agen, dokter berperan sebagai agen yang menjalankan tugas pelayanan, sedangkan rumah sakit dan BPJS bertindak sebagai prinsipal yang mengatur sumber daya. 

Akibatnya, ketika insentif agen tidak selaras dengan ekspektasi prinsipal, yang terjadi adalah kelelahan, demotivasi, burnout, bahkan potensi penurunan kualitas layanan. 

Dalam konteks Indonesia, tekanan itu makin kompleks karena ekspektasi publik terhadap layanan kesehatan meningkat tajam sejak hadirnya BPJS. Pasien datang dengan harapan layanan cepat, lengkap, dan berkualitas tinggi –sering kali tanpa memahami keterbatasan sistem di baliknya. 

Dokter tidak hanya menghadapi beban klinis, tetapi juga tekanan sosial dan bahkan konflik dengan pasien. Apalagi, ketika hasil layanan tidak sesuai ekspektasi pasien, nakes yang menjadi ”wajah sistem” kerap disalahkan meski akar masalahnya bersifat struktural.

Memang kartu BPJS adalah satu-satunya keadilan yang bisa dipegang rakyat walau yang ditambal cuma akibat. Sementara itu, negara lebih rajin utang untuk membeli alat cuci darah daripada menata pola hidup rakyat. 

Sumber: