Parliamentary Threshold dan Harga yang Dibayar Pemilih

Tentu memperketat kepesertaan juga memiliki risiko. Persyaratan yang terlalu berat dapat menutup ruang bagi kekuatan politik baru dan mempersempit pluralisme. Karena itu, persoalannya bukan sesederhana mengganti parliamentary threshold dengan pembatasan jumlah peserta pemilu. 

Namun, setidaknya terdapat satu pertanyaan yang layak ditempatkan kembali dalam perdebatan revisi UU Pemilu, pada tahap mana penyederhanaan sistem kepartaian seharusnya dilakukan dan siapa yang akhirnya menanggung konsekuensinya?

Sebab, apabila penyederhanaan terus dilakukan melalui peningkatan ambang batas setelah pemungutan suara, risiko representasionalnya pada akhirnya jatuh kepada pemilih. Partai mungkin gagal melewati angka tertentu. Tetapi, yang ikut kehilangan representasi melalui partai pilihannya adalah warga yang telah memberikan suara kepada partai tersebut.

Karena itu, ketika angka 5 persen mulai dibicarakan, pertanyaan terpenting bukan hanya apakah 5 persen merupakan angka yang tepat. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah seberapa jauh sebuah sistem pemilu dapat disebut makin sederhana apabila kesederhanaan tersebut diperoleh dengan makin besarnya kemungkinan pilihan politik warga tidak hadir dalam representasi parlemen?

Barangkali dari sanalah pembicaraan mengenai parliamentary threshold seharusnya dimulai. Bukan dari kebutuhan partai untuk menyederhanakan parlemen, melainkan dari suara siapa yang berpotensi kehilangan representasi ketika penyederhanaan itu dilakukan tidak dengan landasan yang kuat dan proporsional. (*)

*) Janni Bahira Akbar adalah alumnus Unair dan mahasiswa pascasarjana UGM.

 

Sumber: