APBN 2027: Agar Setiap Rupiah Makin Bermakna bagi Rakyat

Anak buruh harus memiliki kesempatan menjadi insinyur, anak petani memiliki kesempatan menjadi dokter, dan anak nelayan dapat menjadi peneliti, pengusaha, atau ahli teknologi. Kemampuan ekonomi keluarga tidak seharusnya menjadi tembok yang menentukan setinggi apa seorang anak Indonesia boleh bercita-cita. 

Di situlah Rp824 triliun anggaran pendidikan memperoleh makna yang jauh lebih besar daripada sekadar angka dalam APBN. Pendidikan harus menjadi instrumen mobilitas sosial yang memungkinkan rakyat naik kelas.

Investasi pendidikan juga makin penting ketika struktur ekonomi berubah dengan cepat. Indonesia sedang mendorong industrialisasi, hilirisasi, digitalisasi, dan peningkatan produktivitas. Infrastruktur dapat dibangun dalam beberapa tahun, tetapi membangun generasi manusia yang produktif membutuhkan investasi yang konsisten selama puluhan tahun. 

Kemampuan Indonesia untuk menjadi negara berpendapatan tinggi pada akhirnya akan sangat ditentukan oleh kualitas manusia yang menjalankan, mengembangkan, dan kelak menciptakan teknologi serta industri masa depan.

Rp195,3 Triliun untuk Pangan, karena Ekonomi Dimulai dari Dapur

APBN 2027 menyediakan sekitar Rp195,3 triliun untuk ketahanan pangan, sedangkan inflasi ditargetkan tetap terkendali pada 2,5 persen. Dua angka tersebut sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. 

Bagi keluarga berpenghasilan rendah, keadaan ekonomi sering kali diterjemahkan melalui pertanyaan sederhana: berapa harga beras, telur, minyak goreng, LPG, listrik, dan transportasi, serta apakah penghasilan yang dibawa pulang masih cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga hingga akhir bulan.

Kebijakan pangan, karena itu, harus menjaga dua kepentingan sekaligus. Petani membutuhkan pupuk, sarana produksi, irigasi, pembiayaan, teknologi, dan harga hasil panen yang memberikan keuntungan yang layak, sementara konsumen membutuhkan pangan dengan harga yang dapat dijangkau. 

Pangan murah tidak boleh diperoleh dengan memiskinkan petani, tetapi kesejahteraan produsen juga tidak dapat dibangun dengan membiarkan harga pangan terlalu mahal bagi masyarakat. Di antara kedua kepentingan tersebut, APBN harus berfungsi sebagai instrumen penyeimbang.

Menjaga inflasi pada kisaran 2,5 persen juga merupakan bagian penting dari kebijakan kesejahteraan. Pendapatan masyarakat mungkin meningkat, tetapi peningkatan itu kehilangan sebagian maknanya apabila harga kebutuhan sehari-hari meningkat lebih cepat. 

Bagi rakyat kecil, menjaga harga sering kali sama pentingnya dengan meningkatkan pendapatan. Karena itu, kebijakan fiskal, pangan, energi, dan perlindungan sosial harus bergerak ke satu arah untuk menjaga daya beli masyarakat.

Pemerataan Harus Terasa sampai ke Desa

Pertumbuhan ekonomi kehilangan sebagian maknanya apabila kemajuan hanya terlihat di pusat-pusat kota, sementara kehidupan masyarakat beberapa kilometer di luarnya tidak banyak berubah. 

Jalan yang baik, irigasi yang berfungsi, sekolah yang layak, puskesmas dengan tenaga kesehatan yang cukup, air bersih, pasar, transportasi, dan kesempatan berusaha bukan hanya kebutuhan masyarakat perkotaan. 

Justru di desa-desa, kualitas infrastruktur dan pelayanan dasar tersebut sering menentukan apakah sebuah keluarga memiliki kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Sumber: