APBN 2027: Agar Setiap Rupiah Makin Bermakna bagi Rakyat

Karena itu, kebijakan negara tidak boleh hanya mengenal dua kotak besar: miskin dan kaya. Indonesia membutuhkan kebijakan yang membantu masyarakat keluar dari kemiskinan sekaligus menjaga mereka agar tidak kembali jatuh setelah berhasil naik kelas. Bentuknya tidak harus selalu berupa bantuan tunai. 

Pendidikan dan kesehatan yang terjangkau, akses pembiayaan usaha, kredit usaha rakyat, perumahan, transportasi publik, dukungan terhadap UMKM, serta penciptaan lapangan kerja formal merupakan bentuk perlindungan sosial produktif yang tidak kalah penting.

Orientasinya harus jelas. Bantuan sosial melindungi masyarakat ketika berada dalam kondisi rentan, sementara kebijakan ekonomi harus menyediakan tangga agar mereka dapat naik kelas. 

Negara yang kuat bukan negara yang membuat rakyat selamanya bergantung pada bantuan, melainkan negara yang hadir ketika rakyat membutuhkan perlindungan dan kemudian membuka kesempatan seluas-luasnya agar mereka mampu berdiri makin kuat di atas kaki sendiri.

Mengubah Cara Pandang Evaluasi Anggaran

Keberhasilan kementerian dan lembaga tidak cukup diukur dari tingginya persentase penyerapan anggaran. Penyerapan hanya menjelaskan bahwa uang telah dibelanjakan, tetapi belum menjelaskan apakah persoalan rakyat sudah diselesaikan. 

Setiap program pemerintah harus makin berani diuji melalui dampaknya: apakah anak makin mudah bersekolah, masyarakat makin mudah berobat, petani memperoleh penghasilan yang lebih baik, subsidi diterima oleh kelompok yang tepat, UMKM naik kelas, investasi menghasilkan pekerjaan, desa makin produktif, dan kesenjangan antarwilayah makin kecil.

Setiap rupiah uang rakyat harus menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat dan setiap program harus dapat dipertanggungjawabkan bukan hanya dari sisi administrasi, melainkan juga dari perubahan yang dihasilkannya dalam kehidupan masyarakat.

Pada akhirnya, ukuran pemerataan sesungguhnya sederhana: alamat tempat seseorang dilahirkan tidak boleh menentukan seberapa besar kesempatan yang dimilikinya untuk maju. Pertumbuhan ekonomi nasional baru memperoleh makna yang utuh apabila kemajuan Jakarta juga diikuti oleh kemajuan Madura, Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, serta desa-desa di seluruh Jawa. 

APBN harus menjadi jembatan yang memperpendek jarak tersebut sehingga kemajuan Indonesia tidak hanya terlihat dari wajah kota-kota besarnya, tetapi terasa sampai ke jalan desa, sawah, sekolah, puskesmas, pasar, dan meja makan keluarga.

Itulah makna paling mendasar dari politik anggaran: membuat angka-angka besar negara hadir dalam kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia. APBN bukan sekadar tentang berapa besar uang yang dapat dibelanjakan negara, melainkan seberapa besar perubahan yang dirasakan rakyat setelah uang itu dibelanjakan. (*)

*) Said Abdullah adalah ketua Badan Anggaran DPR RI dan ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur.

 

Sumber: