Anomali Penerapan Nilai Pancasila: Tantangan Dunia Pendidikan

Pendidikan Pancasila juga tidak boleh meninggalkan ruang digital. Generasi muda, kususnya gen Z, hidup dalam genggaman. Karena itu, pendidikan nilai juga harus masuk media sosial. Konten mengenai toleransi, gotong royong, solidaritas, sejarah bangsa, dan praktik musyawarah dapat dikemas secara kreatif. 

Namun, literasi digital tidak cukup dengan larangan jangan menyebarkan hoaks, jangan menghujat, jangan melakukan perundungan. Anak muda perlu diberi pengalaman menggunakan teknologi untuk menghasilkan sesuatu yang positif. 

Guru dan dosen dapat memanfaatkan media sosial sebagai sarana pembelajaran untuk membuat konten cek fakta, kampanye toleransi, siniar lintas kelompok, dokumentasi kegiatan sosial, atau proyek digital yang mengangkat persoalan masyarakat.

Media sosial memberikan peluang besar untuk pendidikan nilai. Cerita keberhasilan gotong royong, konten toleransi, kepedulian terhadap lingkungan, praktik musyawarah, dan kisah solidaritas dapat disebarkan secara kreatif. Walaupun produksi konten harus tetap memperhatikan etika, privasi, dan akurasi. 

Masalah utama bukan keberadaan teknologi, melainkan bagaimana teknologi dimanfaatkan. Dengan demikian, algoritma dapat memperkuat konten yang memicu perhatian publik. Penekanan literasi tidak cukup berupa larangan, imbauan, motivasi. Anak muda perlu diberi pengalaman memproduksi konten positif dan memecahkan persoalan nyata menggunakan media. 

Teknologi, dengan demikian, tidak hanya menjadi ruang konsumsi informasi, tetapi juga ruang partisipasi. Menahan diri sebelum membagikan informasi adalah tindakan sederhana, tetapi memiliki makna besar. 

Memeriksa kebenaran berarti menghormati orang lain. Tidak menyebarkan kebencian berarti menjaga persatuan. Memberikan ruang kepada pandangan berbeda berarti mempraktikkan demokrasi. 

Pada akhirnya, persoalan pendidikan Pancasila bukan karena kita kekurangan materi. Buku bacaan, e-books sudah tersedia. Kurikulum RPS, RPP sudah disusun. Mata kuliah, modul pembelajaran sudah ada. Seminar dan kampanye kebangsaan juga sering dilakukan berbagai kelompok masyarakat. Yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah bagaimana Pancasila menjadi kebiasaan. 

Pancasila hadir ketika seseorang memilih tidak menghina orang yang berbeda. Pancasila hadir ketika seseorang memeriksa informasi sebelum menyebarkannya. Pancasila hadir ketika kelompok mayoritas memberikan ruang kepada kelompok yang lebih kecil. Pancasila hadir ketika keputusan dibuat melalui dialog, bukan sekadar oleh suara yang paling keras. 

Pancasila hadir ketika gotong royong benar-benar dilakukan, bukan hanya disebut dalam pidato. Pun, Pancasila hadir ketika keadilan tidak berhenti sebagai slogan, tetapi diwujudkan dalam kesempatan yang lebih setara.

Karena itu, pendidikan Pancasila perlu bergerak dari pendidikan tentang Pancasila menuju pendidikan melalui Pancasila. Guru dan dosen perlu memberi peserta didik pengalaman bagaimana sila bekerja dalam kehidupan. Pancasila tidak akan menjadi living ideology hanya karena makin sering diseminarkan. Pancasila akan hidup ketika kian banyak orang mempraktikkannya. 

Perubahan itu tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar. Perubahan dapat dimulai dari ruang kelas dari cara guru atau dosen mendengarkan peserta didik, saling menghargai perbedaan pendapat, dari cara mahasiswa mengambil keputusan, dari cara warga menyelesaikan konflik, dan dari cara kita berkomunikasi di media sosial. 

Sebab, pada akhirnya, Pancasila tidak membutuhkan warga yang hanya pandai mengucapkannya. Pancasila membutuhkan warga yang memiliki kepedulian, kesadaran untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. (*)

*) M. Fadeli adalah penceramah utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (BPIP-RI) dan dosen komunikasi, FISIP, Ubhara, Surabaya.

 

Sumber: