Anomali Penerapan Nilai Pancasila: Tantangan Dunia Pendidikan

Mereka belajar musyawarah, tetapi dalam kehidupan nyata menyaksikan keputusan ditentukan oleh kepentingan kelompok yang kuat. Mereka belajar kejujuran, tetapi menemukan contoh bahwa ucapan dan tindakan tidak selalu berjalan seiring.

Di sinilah tantangan makin berat dihadapi guru dan dosen dalam mengajarkan pendidikan Pancasila.  Persoalah makin kompleks ketika mereka tidak hanya belajar dari apa yang dikatakan guru dan dosen, tetapi juga dari apa yang mereka lihat di dunia nyata maupun dunia maya. 

BACA JUGA:Pancasila dan Krisis Etika Pembangunan

BACA JUGA:Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila

Persoalan tersebut bukan sekadar sebagai masalah pendidikan formal, melainkan sebagai persoalan lingkungan sosial tempat nilai Pancasila tumbuh. Karena itu, mengajarkan Pancasila tidak cukup dengan menambah ceramah, slogan, atau hafalan, akan tetapi bagaimana mengajak mereka mengalaminya, berproses dalam kehidupan nyata. 

Tantangan Guru dan Dosen

Setidaknya ada empat tantangan yang membuat nilai Pancasila tidak selalu mudah diwujudkan, yaitu materialisme, budaya instan, krisis keteladanan, dan disrupsi media sosial. 

Pertama, materialisme. Kesejahteraan ekonomi tentu penting. Persoalan muncul ketika keberhasilan hidup hanya diukur dari kepemilikan, pendapatan, status, dan gaya hidup. Ketika pertanyaan ”apakah ini benar?” digantikan oleh ”apakah ini menguntungkan?”, ”apa yang akan kita lakukan?” menjadi ”keuntungan apa yang kita dapatkan?”. 

Di sinilah fenomena itu berkembang dan pertimbangan etis makin tersisih. Dalam konteks keadilan sosial, persoalan tersebut makin terasa ketika kesenjangan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, kesehatan, fasilitas yang lain masih terlihat.

BACA JUGA:Pancasila di Dinding atau di Diri? Menakar Ulang Makna Setiap 1 Juni

BACA JUGA:Membangun Paradigma Politik Pancasila(is): Menjelang 1 Juni, Hari Lahir Pancasila

Kedua, budaya instan. Teknologi membuat hidup makin cepat. Informasi, transaksi, dan komunikasi berlangsung dalam hitungan detik. Namun, tidak semua hal dapat diselesaikan dengan kecepatan. 

Musyawarah membutuhkan kesabaran. Membangun kepercayaan membutuhkan proses. Gotong royong membutuhkan koordinasi. Keadilan membutuhkan mekanisme yang transparan. Budaya instan justru berpotensi membuat proses dianggap sebagai penghalang dan hasil sebagai satu-satunya tujuan.

Ketiga, krisis keteladanan. Nilai tidak hanya diajarkan melalui kata-kata. Nilai juga dipelajari melalui perilaku. Ketika masyarakat mendengar ajakan hidup sederhana tetapi melihat gaya hidup pejabat berlebihan, pesan moral kehilangan kekuatan. 

Ketika masyarakat diajak menghormati hukum tetapi menyaksikan hukum runcing di bawah tumpul di atas, perlakuan yang berbeda berdasarkan kekuasaan atau kedekatan, kepercayaan terhadap nilai pun dapat melemah. Keteladanan, dengan demikian, merupakan bentuk komunikasi yang tidak membutuhkan banyak kata.

Sumber: