Anomali Penerapan Nilai Pancasila: Tantangan Dunia Pendidikan

Pancasila hampir selalu hadir dalam ruang pendidikan, baik formal maupun nonformal, bahkan pendidikan informal, dalam keluarga. Lima sila diajarkan di sekolah dan kampus, dibicarakan dalam seminar, dibacakan dalam berbagai kegiatan kebangsaan, bahkan dikampanyekan melalui media sosial. 

Namun, ada pertanyaan yang lebih penting daripada sekadar apakah generasi muda memahami nilai-nilai Pancasila atau benar-benar hidup dalam perilaku Pancasila? Pertanyaan itu penting karena Pancasila bukan sekadar lima rumusan dalam Pembukaan UUD 1945. Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pandangan hidup yang menjadi titik temu masyarakat Indonesia yang majemuk. 

Karena itu, keberhasilan pendidikan Pancasila tidak cukup diukur dari kemampuan menyebutkan lima sila, lalu memahaminya. Ukuran yang lebih penting adalah bagaimana nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial hadir dalam perilaku kehidupan sehari-hari.

Pancasila menghadapi tantangan ganda, satu sisi memiliki legitimasi historis dan konstitusional yang sangat kuat. Di sisi lain, kehidupan sosial terus berubah sehingga cara nilai Pancasila diwujudkan harus mampu menjawab persoalan baru. 

BACA JUGA:Apakah Anda Pancasilais?

BACA JUGA:Senja Kala Humaniora Gen Z: Menagih Etika Pancasila, Melanjutkan Pemikiran Listiyono Santoso

Globalisasi, dinamika geopolitik, perubahan ekonomi, perkembangan teknologi informasi, budaya populer, serta transformasi ruang publik digital membuat pola interaksi masyarakat jauh berbeda daripada masa lalu, ketika pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dibangun dengan model komunikasi satu arah. Masalahnya bukan semata-mata bahwa nilai Pancasila telah hilang, persoalannya pada ketidaksambungan antara pengetahuan normatif dan praktik. 

Di sinilah kita menemukan sebuah paradoks. Kita fasih berbicara tentang Pancasila, tetapi dalam kehidupan sosial masih ditemukan perilaku yang justru berlawanan dengan nilai-nilainya. Kita berbicara tentang toleransi, tetapi intoleransi masih terjadi. 

Kita mengajarkan penghormatan terhadap martabat manusia, tetapi perundungan dan diskriminasi masih ditemukan. Kita menyerukan persatuan, tetapi hoaks, fanatisme kelompok, dan ujaran kebencian mudah memecah masyarakat. 

Musyawarah pun sering kehilangan makna ketika suara yang paling keras atau paling viral justru lebih menentukan. Gotong royong dan keadilan sosial sering dikumandangkan, sedangkan individualisme dan kesenjangan masih menjadi bagian dari kenyataan sosial.

BACA JUGA:Paradigma Sains Pancasila(is): Ilmu untuk Kemanusiaan dan Keadilan Sosial

BACA JUGA:Pesta Babi dan Ujian Pancasila di Era Modern

Itulah anomali penerapan Pancasila jarak antara apa yang seharusnya dan apa yang sesungguhnya terjadi. Anomali tersebut tidak tepat jika seluruhnya dibebankan kepada lembaga pendidikan dasar menengah dan pendidikan tinggi. 

Guru dan dosen dapat mengajarkan toleransi, buku pelajaran dapat menjelaskan keadilan, kurikulum dapat memuat pendidikan karakter. Akan tetapi, peserta didik juga belajar dari lingkungan sosial. Di ruang kelas mereka belajar menghargai perbedaan. Di media sosial mereka mungkin melihat orang yang berbeda pilihan dihujat. 

Sumber: