Sampai Kapan Korupsi Terus Berulang?

Yang kita butuhkan adalah perubahan cara negara mengelola kekuasaan: keputusan penting harus dapat ditelusuri, penggunaan anggaran mudah diperiksa, konflik kepentingan wajib diungkap, pelapor dilindungi, dan temuan pengawasan benar-benar ditindaklanjuti.

Lebih jauh, setiap perkara korupsi semestinya menghasilkan evaluasi kelembagaan. Modus yang ditemukan harus diterjemahkan menjadi perbaikan prosedur agar tidak mudah terulang.

Tanpa pembelajaran semacam itu, negara hanya akan makin mahir menangkap, tetapi tidak makin berhasil mencegah.

Sampai Kapan Kita Hanya Mengulang Kemarahan?

Setiap penangkapan pejabat yang diduga korupsi, seharusnya tidak hanya menghasilkan berita besar dan perdebatan sesaat. Tetapi, harus menjadi momentum untuk mengoreksi cara kekuasaan dijalankan.

Pertanyaan kita bukan lagi sekadar siapa yang akan ditangkap berikutnya. Tetapi, mengapa ruang untuk melakukan korupsi masih terus tersedia.

Kita tidak kekurangan slogan antikorupsi. Kita juga tidak kekurangan pidato tentang integritas. Yang harus terus diuji ialah keberanian membenahi mekanisme yang memungkinkan penyalahgunaan kewenangan, termasuk ketika pembenahan itu menyentuh kepentingan pihak-pihak yang berkuasa.

Kalau pertanyanya ”harus dengan cara apa lagi supaya korupsi tidak selalu tumbuh lagi dan tumbuh lagi”, jawabannya terletak pada kesungguhan membangun tata kelola yang membuat korupsi sulit dilakukan, cepat diketahui, tidak menguntungkan, dan diproses secara adil.

Selama yang kita cabut hanya batangnya, sementara akar dan tanah yang menyuburkannya tetap dibiarkan, jangan heran korupsi akan selalu menemukan jalan untuk tumbuh kembali. (*)

*) Ulul Albab adalah Dewan Pakar ICMI Jawa Timur.

 

Sumber: