Dari Ijazah ke Kompetensi Wisuda, UU Pelindungan Ketenagakerjaan, dan Peran LSP

SEPANJANG September–Oktober ini kita menyaksikan beberapa kampus menggelar acara wisuda. Saking banyaknya peserta didik yang diwisuda, ada kampus yang menggelar dalam beberapa sesi dalam beberapa hari. 

Wisuda adalah puncak perayaan persitiwa kelulusan bagi mahasiswa yang ditandai, antara lain, dengan penyerahan ijazah. Namun, di dunia kerja, pertanyaan pemberi kerja bukan lagi ”Anda lulusan mana?”, melainkan ”apa yang bisa Anda buktikan?”

Itulah kesenjangan yang acap kali menjadi perdebatan berkepanjangan antara penghasil lulusan (baca: lembaga pendidikan) para pencari kerja dan dunia kerja atau pemberi kerja (baca: dunia usaha dan dunia industri).

Persoalan dan perdebatan itu baru saja terjawab dengan telah disahkannya RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI pada 6 Oktober 2026. Kini Indonesia memasuki babak baru: dari era berbasis ijazah menuju era berbasis kompetensi.

BACA JUGA:Saat Ijazah Kehilangan Takhta: Portofolio Lebih Nyaring daripada Transkrip Nilai

BACA JUGA:Kini Ijazah Tak Lagi Cukup

Jika dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 menempatkan sertifikasi hanya sebagai bagian kecil dari pelatihan kerja, UU baru itu mengangkatnya sebagai pilar utama pelindungan. 

Di sinilah peran Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP,) termasuk LSP Pihak Kesatu (LSP P1) seperti yang ada di Unusa, menjadi sangat relevan. Dalam UU yang telah disahkan itu, sertifikasi bukan lagi pelengkap, melainkan hak.

Tiga Paradigma

Bagi kalangan kampus –utamanya yang telah memiliki LSP– dan/atau para pengelola LSP P2 dan LSP P3, ada tiga perubahan paradigma besar di UU Pelindungan Ketenagakerjaan 2026 yang patut dicatat. 

Pertama, sertifikasi ditetapkan sebagai hak normatif pekerja. Sejajar dengan hak atas upah layak dan jaminan sosial, setiap pekerja berhak mendapatkan pengembangan kompetensi dan pengakuan kompetensinya melalui sertifikat yang diterbitkan LSP berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Negara yang diwakili BNSP dalam hal ini hadir untuk memastikan pengakuan itu tidak abal-abal.

BACA JUGA:Ijazah Palsu, Teori Konspirasi Pulling the Thread

BACA JUGA:Keterbukaan Adalah Fondasi Kepemimpinan: Ijazah, Keterbukaan, dan Hak Rakyat untuk Mengetahui

Kedua, definisi pekerja kompeten menjadi sangat tegas. UU itu menegaskan bahwa bukti kompetensi adalah sertifikat kompetensi, bukan sekadar transkrip nilai atau selembar ijazah. Lulus mata kuliah asuhan kebidanan dengan nilai A, misalnya, tidak otomatis berarti kompeten sebagai bidan sebelum diuji oleh asesor independen sesuai SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) pada skema yang dimiliki oleh LSP.

Sumber: