TPT Turun Jadi 4,65 Persen, Ekonom Unair Ingatkan Bahaya Indikator Semu

SURABAYA, HARIAN DISWAY- Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di angka 4,65 persen kerap disodorkan sebagai indikator keberhasilan pemulihan ekonomi. Namun, klaim pemerintah tersebut mendapat catatan kritis dari kalangan akademisi.

Ekonom Universitas Airlangga (Unair) Gigih Prihantono mengingatkan, agar pemerintah maupun publik tidak terjebak pada angka statistik permukaan. Tanpa melihat realitas kualitas pekerjaan di lapangan.

Menurut Gigih, TPT secara konseptual tidak pernah dirancang untuk mengukur kualitas pekerjaan. Apalagi merefleksikan tingkat kesejahteraan, daya beli, maupun gaya hidup masyarakat secara utuh.

"TPT itu diukur berdasarkan rasio angkatan kerja. Semua orang yang bekerja minimal satu jam dalam seminggu yang lalu sudah dikategorikan bekerja. Tidak peduli apakah mereka berada di sektor formal maupun informal," ujar Gigih saat dihubungi, Selasa, 27 Oktober 2026.

BACA JUGA:TPT Sidoarjo Tertinggi di Jatim, HIPMI Siap Kolaborasi Dorong Penyerapan Tenaga Kerja

BACA JUGA:Pengangguran Indonesia Turun 4,65 Persen di 2026, Mendekati Rekor Terendah Sejak 1994

Ia menyoroti bahwa dominasi sektor informal di Indonesia masih sangat tinggi, yakni mencapai kisaran 65 persen. Sektor-sektor informal seperti pengemudi ojek online, pekerja freelance, hingga pelaku usaha mikro kerap menjadi penopang utama tatkala sektor formal mengalami tekanan.

Oleh karena itu, penurunan angka TPT menjadi 4,65 persen tidak serta-merta merepresentasikan peningkatan kesejahteraan hidup pekerja secara linier

Gigih menyayangkan apabila rilis data ketenagakerjaan disampaikan secara parsial atau dipotong-potong tanpa penjelasan komprehensif oleh pemerintah. Narasi tunggal penurunan pengangguran dikhawatirkan memicu disinformasi atau misleading di tengah masyarakat, seolah-olah persoalan kesejahteraan buruh dan tenaga kerja telah tuntas sepenuhnya.

"Tolong kalau memberikan statement jangan dipotong atau diambil setengah-setengah. Ini berbahaya karena bisa memicu misleading di masyarakat. Nanti publik mengira pemerintah sudah sepenuhnya berhasil, padahal tantangan strukturalnya masih besar," tegasnya.

Selain kualitas pekerjaan, ia juga menyoroti pentingnya keterbukaan data mengenai tren kelas menengah. Berdasarkan data dan proyeksi berbagai lembaga internasional maupun domestik dalam beberapa tahun terakhir, porsi kelas menengah di Indonesia mengalami tren penyusutan.

Jika ukuran kesejahteraan hanya bertumpu pada penurunan TPT tanpa mengukur dinamika kelas menengah, maka akan terjadi bias kebijakan.

"Kalau kelas menengah terus menurun, padahal TPT turun, kan artinya tidak berkorelasi dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi secara menyeluruh," imbuh Gigih.

Untuk itu, Gigih menyarankan agar pemerintah lebih komprehensif dalam memotret dan menyampaikan potret ketenagakerjaan. Pemerintah diminta tidak hanya fokus pada kuantitas penyerapan tenaga kerja. Melainkan juga memperluas indikator ke arah kualitas pekerjaan, perlindungan sosial, serta keberlangsungan sektor kelas menengah.

Sumber: