Target Ekonomi 2026 Dikoreksi, Ekonom Unair & Celios Ungkap Fakta Ini

JAKARTA, HARIAN DISWAY - Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) resmi memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 ke kisaran 5,4 hingga 5,5 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Koreksi itu cukup signifikan mengingat pada Agustus 2026 lalu, KSSK masih optimistis menargetkan pertumbuhan pada rentang 5,6 hingga 6,0 persen. 

Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat memimpin Konferensi Pers KSSK di Jakarta pada Selasa menyatakan bahwa fondasi ekonomi domestik masih sangat solid menahan gempuran tekanan global berkat topangan kuat konsumsi dalam negeri serta moncernya kinerja ekspor.

Pemerintah terus menjadikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai bantalan utama melalui perlindungan sosial, subsidi, stabilisasi harga pangan, hingga program penyerapan tenaga kerja.

BACA JUGA:APBN 2027 Tembus Rp4.106 Triliun, Pemerintah Bidik Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen

BACA JUGA:Celios Sebut Proyeksi Bank Dunia soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Terlalu Optimistis, Ini Alasannya

Dari sisi investasi, laju penanaman modal terakselerasi berkat proyek hilirisasi dan infrastruktur nasional, sementara ekspor nonmigas terkerek naiknya harga komoditas dunia.

Namun, di balik optimisme pemerintah tersebut, para ekonom melontarkan catatan kritis dan pandangan yang jauh lebih konservatif. Koreksi pertumbuhan itu dinilai bukan sekadar penyesuaian angka di atas kertas. Melainkan sebuah alarm nyata atas tekanan daya beli dan menyempitnya ruang fiskal di sisa akhir tahun.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai, target pertumbuhan 5,4 persen saja sebenarnya sudah sangat sulit dicapai. Menurutnya, pemerintah tidak boleh sekadar melempar kesalahan pada dinamika eksternal global, melainkan harus berani membenahi kebijakan di dalam negeri.

"Pertumbuhan 5,4 persen saja sebenarnya sulit tercapai. Motor konsumsi rumah tangga saat ini sedang berhadapan langsung dengan kebijakan pajak pemerintah yang agresif," ujar Bhima kepada Harian Disway pada Rabu petang, 4 November 2026. 

BACA JUGA:BI-Rate Ditahan 5,75 Persen, Gubernur BI Destry Damayanti Pastikan Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi

BACA JUGA:Pertumbuhan Ekonomi RI 5,29 Persen, Qodari: Bukan Sekadar Solid tapi Berkualitas

Ia mencontohkan, momentum Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang biasanya menjadi penyokong ekonomi melalui aktivitas belanja masyarakat, justru dibayangi tekanan daya beli. Kondisi itu berpotensi menahan laju konsumsi barang dan jasa di sektor sekunder maupun tersier.

Di sisi lain, pendorong utama pertumbuhan pada periode sebelumnya, yakni belanja pemerintah kini kehilangan tenaga akibat keterbatasan ruang fiskal.

"Begitu ruang fiskal menyempit dan efisiensi anggaran terus dilakukan secara signifikan di sisa tahun 2026, maka pertumbuhan ekonomi secara otomatis melambat," terangnya.

Sebagai solusi, Bhima mendesak pemerintah untuk segera mereorientasi APBN demi menopang daya beli kelas menengah yang selama ini minim perlindungan. Salah satunya, melalui tambahan bantalan sosial tunai sekitar 30 persen dari UMP. Selain itu, ia menyarankan pelonggaran beban pajak konsumsi secara masif.

BACA JUGA:Faktor Musiman Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi 5,29 Persen

BACA JUGA:BI Jatim: Investasi Harus Tembus Rp220 Triliun untuk Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen pada 2029

"Pajak konsumsinya perlu diturunkan dari PPN 11 persen ke 9 persen untuk mencegah inflasi sekaligus menggerakkan ekonomi domestik," tegasnya.

Ia mencontohkan keberhasilan Vietnam yang merelaksasi tarif pajak konsumsi hingga ekonominya melesat. Di mana pemerintah di sana menurunkan PPN dari 10 persen ke 8 persen. "Dan  efeknya pertumbuhan ekonomi di sana kini mencapai 9 persen," katanya. 

Analisis senada dipaparkan Ekonom Universitas Airlangga (Unair) Gigih Prihantono. Ia menilai bahwa proyeksi pemerintah masih terlalu tinggi, dan memperkirakan pertumbuhan ekonomi riil hingga akhir tahun nanti hanya akan berada pada kisaran 5,0 persen hingga 5,1 persen saja.

Gigih membeberkan tiga tantangan krusial yang membayangi perekonomian saat ini. Pertama, besarnya tekanan eksternal mulai dari eskalasi konflik geopolitik yang mengerek harga energi, suku bunga global yang bertahan tinggi lebih lama (higher for higher), hingga tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan arus modal asing yang keluar dari pasar domestik.

BACA JUGA:Tumbuh 6,35 Persen, Pertumbuhan Ekonomi Jember Lampaui Jawa Timur dan Nasional pada Kuartal I 2026

BACA JUGA:Pertumbuhan Ekonomi Jatim Lampaui Nasional, Tapi Ketimpangan dan Kemiskinan di Madura Masih Tinggi

Kedua, Gigih menyoroti kualitas dan ketahanan konsumsi rumah tangga. Pemerintah memang menilai konsumsi masih terjaga berkat stimulus fiskal, namun ia mempertanyakan keberlanjutannya.

"Harus dibedakan, apakah konsumsi tumbuh karena daya beli masyarakat benar-benar membaik, atau sekadar ditopang bantuan pemerintah? Jika konsumsi bertahan hanya karena stimulus sementara pendapatan riil dan kesempatan kerja belum pulih, pertumbuhan ini tidak akan berkelanjutan," tegasnya.

Ketiga, indikator ekonomi agregat dinilai belum mencerminkan pemerataan secara utuh. Meski ada sinyal positif seperti kenaikan penjualan mobil sebesar 28,1 persen, sepeda motor 15,4 persen, serta PMI Manufaktur yang menembus level 54 pada Oktober 2026.

Data tersebut tidak boleh ditelan mentah-mentah tanpa melihat pertumbuhan kredit dan distribusi pendapatan yang merata.

BACA JUGA:Bali-Nusra dan Sulawesi Pimpin Pertumbuhan Ekonomi Regional, Lampaui Rata-Rata Nasional

BACA JUGA:Pertumbuhan Ekonomi: MBG Dorong Sektor Akmamin Melejit Hingga 13,14 Persen

Sebagai langkah konkret menghadapi sisa tahun berjalan, Gigih menyarankan agar pemerintah melakukan reorientasi kebijakan stimulus secara taktis. Stimulus yang selama ini berorientasi konsumtif harus digeser ke sektor produktif.

Pemerintah perlu mempercepat administrasi pengadaan barang dan jasa untuk mendongkrak perputaran ekonomi domestik. Selain itu, porsi subsidi suku bunga kredit untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus diperbesar agar sektor riil benar-benar bergerak dari bawah.

Koreksi pertumbuhan ekonomi 2026 ini pada akhirnya menjadi ujian besar bagi koordinasi lintas lembaga melalui skema two arms of the state.

Di tengah gempuran ketidakpastian global dan tekanan domestik, kemampuan pemerintah meracik kebijakan fiskal yang adaptif akan menentukan apakah perekonomian nasional mampu bangkit kembali atau justru semakin melambat. (*)

Sumber: