DPRD Gresik Usulkan Penguatan Infrastruktur: Pembangunan Akhir Tahun Lebih Optimal

HARIAN DISWAY - DPRD Gresik mendorong optimalisasi pembangunan infrastruktur menjelang akhir 2026. Penguatan anggaran dan percepatan pelaksanaan proyek diharapkan memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat.

Optimalisasi pembangunan infrastruktur menjadi salah satu perhatian DPRD Kabupaten Gresik menjelang berakhirnya tahun anggaran 2026. Dukungan terhadap percepatan program tersebut terus diperkuat melalui pengawasan, evaluasi anggaran, serta koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Langkah ini diarahkan agar berbagai proyek strategis dapat terlaksana secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Riduan mengatakan, percepatan realisasi program pembangunan perlu menjadi perhatian bersama antara legislatif dan eksekutif. Terlebih, sejumlah kegiatan yang telah direncanakan dalam APBD 2026 harus segera dituntaskan agar hasil pembangunan bisa segera dinikmati masyarakat.

"Yang terpenting adalah bagaimana belanja-belanja nanti bisa dilaksanakan. Waktunya sudah sangat mepet, tinggal tiga bulan," ujar Mujid saat menyampaikan evaluasi pelaksanaan anggaran pada Oktober 2026.

BACA JUGA:DPRD Gresik Evaluasi Dukungan Pendidikan: Sekolah Swasta dan Pesantren Tetap Terlayani

BACA JUGA:DPRD Gresik Dukung Pengembangan RSUD Gresik Sehati: Tingkatkan PAD, Perkuat Layanan Kesehatan

Menurut dia, optimalisasi belanja daerah harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelaksanaan program. Karena itu, penyelesaian pekerjaan fisik dan administrasi kegiatan kontraktual perlu mendapatkan perhatian secara proporsional. Dengan demikian, seluruh tahapan pembangunan dapat berjalan sesuai jadwal dan ketentuan.

DPRD Gresik juga memberikan perhatian terhadap penguatan anggaran infrastruktur melalui Perubahan APBD 2026. Dalam pembahasan bersama pemerintah daerah, tambahan anggaran diarahkan untuk mendukung sejumlah kebutuhan pembangunan publik. Di antaranya melanjutkan betonisasi Jalan Poros Desa (JPD), pemasangan penerangan jalan umum (PJU), serta penguatan sarana pelayanan masyarakat.

Perubahan APBD 2026 yang telah ditetapkan bersama memiliki nilai belanja sekitar Rp3,6 triliun. Jumlah tersebut meningkat Rp109 miliar dibandingkan APBD murni. Tambahan anggaran infrastruktur menjadi salah satu bagian penting dalam upaya mempercepat pemerataan pembangunan di Kabupaten Gresik. 

Penguatan infrastruktur jalan menjadi salah satu prioritas karena berkaitan langsung dengan kelancaran mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Jalan yang memadai akan memperlancar distribusi hasil pertanian, mempermudah akses pendidikan dan kesehatan, sekaligus meningkatkan konektivitas antardesa dan kecamatan.

KENDARAAN MELAJU PELAN di kawasan Jalan Kedanyang, Gresik. Secara bertahap, pembangunan infrastruktur terus dilakukan di Kabupaten Gresik.-Dok. Harian Disway-

Ketua DPRD Gresik M Syahrul Munir sebelumnya menegaskan pentingnya pembangunan JPD sebagai bagian dari penguatan ekonomi perdesaan. Menurut dia, akses jalan yang baik menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitas.

"Jalan poros desa ini menjadi urat nadi aktivitas masyarakat. Kalau akses jalannya baik, maka mobilitas warga lancar dan dampaknya ekonomi desa juga ikut tumbuh," katanya.

Berdasarkan data pemerintah daerah, Gresik memiliki 218 ruas JPD dengan total panjang mencapai 436,93 kilometer. Tingkat kemantapan jalan tersebut tercatat sekitar 69 persen. Kondisi ini menjadi dasar perlunya pembangunan dan pemeliharaan jalan secara berkelanjutan agar semakin banyak wilayah mendapatkan akses infrastruktur yang layak. 

Sumber: