Pedang Bermata Dua RUU Perampasan Aset

Bayangkan Anda seorang jaksa. Di depan mata ada tumpukan uang miliaran rupiah. Anda yakin seratus persen itu uang haram hasil korupsi. Bolehkah langsung disita? Logika orang awam pasti menjawab: sikat saja! Itu uang rakyat.

Namun, hukum tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau sertifikat rumah mewah itu ternyata atas nama istrinya? Atau saldo rekeningnya milik anaknya yang masih kuliah? Lebih runyam lagi: tanah itu dibeli patungan dengan teman bisnisnya yang sama sekali tidak tahu-menahu soal bau busuk korupsi tersebut.

Pertanyaan-pertanyaan rumit itulah yang masih diperdebatkan panas di Komisi III DPR RI. Mereka menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Masuk daftar Prolegnas Prioritas 2026. Targetnya: ketok palu paling lambat Desember tahun ini.

Artinya, aturan ini sebentar lagi akan jadi senjata betulan di lapangan. Masalahnya, ini senjata bermata dua.

Mata pertama memang sangat kita butuhkan. Selama ini, menghukum koruptor hanya dengan penjara sering kali terasa seperti lelucon. Pelakunya memang masuk bui. Tidur di balik jeruji besi.

Tapi miliaran uang hasil curiannya sudah lebih dulu disebar ke mana-mana. Disulap jadi aset atas nama saudara, kolega, atau perusahaan cangkang. Begitu bebas, ia tetap kaya raya. Pesan hukumnya jadi rusak: silakan korupsi, masuk penjara sebentar, keluar-keluar tetap bisa foya-foya.

BACA JUGA:Kamisan sambil Lesehan di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya: RUU Perampasan Aset Butuh Partisipasi Publik

BACA JUGA:RUU Perampasan Aset: 13 Tindak Pidana yang Bisa Jadi Sasaran, Ada Korupsi hingga Perbankan

Untuk memutus akal bulus seperti itulah muncul konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB). Arti gampangnya: kejar dan telusuri dulu hartanya, tidak perlu menunggu pelakunya divonis bersalah di pengadilan.

Konsep itu sangat masuk akal di zaman sekarang. Uang bisa pindah negara hanya dalam hitungan detik lewat ponsel. Sementara itu, hukum acara pidana kita (KUHAP) masih berproses. Harus cari pelakunya dulu. Periksa dulu. Tetapkan tersangka. Sidangkan sampai inkrah. Baru hartanya bisa dirampas.

Keburu pelakunya kabur ke luar negeri. Keburu asetnya raib tak berbekas. Atau keburu pelakunya meninggal dunia di tengah jalan.

Tapi tunggu dulu. Ada mata pisau kedua yang siap melukai siapa saja. Bagaimana kalau kewenangan itu dipakai secara serampangan?

Negara tidak boleh bertindak seperti preman pasar: asal curiga, langsung rampas. Prinsip due process of law harus tetap jadi pagar besi. Harus ada bukti kuat. Harus ada pengawasan ketat. Warga negara yang tidak bersalah wajib diberi ruang membela diri.

Soal potensi penyalahgunaan wewenang (abuse of power) inilah yang bikin pembahasan di Senayan berjalan alot. Menteri HAM bahkan sudah mewanti-wanti agar aturan itu dirumuskan secara proporsional. Jangan sampai niat baik memberantas maling justru melahirkan korban yang dizalimi negara.

Sebagai praktisi hukum, saya kadang geli sekaligus miris melihat tarik-menarik ini.

Sumber: