Ini Daftar Tindak Pidana yang Bisa Dijerat UU Perampasan Aset

Ini Daftar Tindak Pidana yang Bisa Dijerat UU Perampasan Aset

DPR RI resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang dengan 10 pokok pengaturan.-TVR Parlemen-

Untuk memastikan aturan tersebut tidak disalahgunakan setelah resmi berlaku, RUU ini memperkuat sejumlah mekanisme pengawasan.

Salah satunya melalui pembentukan pengawas independen yang ditunjuk oleh presiden dan harus mendapatkan persetujuan DPR.

BACA JUGA:Kamisan sambil Lesehan di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya: RUU Perampasan Aset Butuh Partisipasi Publik

“Kita ada pengawas independen, kita bentuk satu pengawas independen yang ditunjuk oleh presiden dan disetujui oleh DPR. Lalu, ada beban pembuktian yang berimbang dan ada transparansi digital,” kata Habiburokhman.

Selain pengawasan independen, mekanisme pembuktian yang berimbang dan transparansi digital juga menjadi bagian dari upaya menjaga pelaksanaan aturan tersebut tetap akuntabel.

Setelah melalui proses pembahasan selama 18 tahun di parlemen, RUU Perampasan Aset akhirnya disetujui dalam rapat paripurna DPR pada Kamis untuk disahkan menjadi undang-undang. (*)

*) Mahasiswa Magang Prodi Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: antara