Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN), Hadi Tjahjanto yang baru dilantik sepekan memulai pekan pertamanya di Jatim. Panglima Tentara Nasional Indonesia (2017–2021) itu mendengarkan laporan dari beberapa Kepala Kantor Pertanahan di Provinsi Jawa Timur terkait permasalahan pertanahan yang dihadapi di wilayahnya masing-masing.
Ia juga menyimak paparan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, La Ode Asrofil dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang, Diah Yuliastuti terkait konflik agraria yang melibatkan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XII di Desa Tegalrejo, Kabupaten Malang.
Setelah mendengar permasalahan itu, Hadi mengarahkan jajarannya untuk bersama-sama mencari solusi. Dengan begitu, ekomomi tetap tumbuh di tanah Hak Guna Usaha (HGU) PTPN XII yang ditempati masyarakat tersebut.
BPN tak bisa menuntaskan masalah itu sendirian. Mereka butuh kerja sama lintas sektor antar kementerian/lembaga mengingat hal ini merupakan bagian dari pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) Reforma Agraria, yaitu memberikan hak atas tanah bagi masyarakat.
"Memang kita semuanya sudah berupaya untuk menyelesaikan secara administratif. Secara administratif dikeluarkan sertifikat, memiliki kekuatan hukum. Namun ada hal yang penting yang harus kita juga pelajari, karena permasalahan agraria ini juga menyangkut instansi-instansi lain, kita harus duduk bersama," ujar Hadi Tjahjanto.
Hadi memberi atensi khusus untuk Provinsi Jatim. Ada banyak konflik agraria yang melibatkan masyarakat, lembaga negara hingga pemerintah daerah. Termasuk konflik tanah surat ijo di Surabaya.
"Solusinya adalah seperti di Desa Tegalrejo, harus dilaksanakan kegiatan perekonomian, tapi kita juga harus mencarikan solusi untuk masyarakat, apakah masyarakat diberikan Hak Pakai karena mereka sudah menguasai tanah, sambil menunggu batas waktu habisnya HGU yang sesuai dengan perizinan," tutur Menteri ATR/Kepala BPN.
Presiden juga menekankan semangat Reforma Agraria. Hadi mengimbau jajarannya mempercepat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang memiliki target 126 juta bidang tanah terdaftar pada tahun 2024. "Saya sudah berkoordinasi dengan Ibu Gubernur Jawa Timur untuk melakukan percepatan. Sudah di-breakdown masing-masing kabupaten sampai dengan kecamatan, dipetakan jalannya untuk menyelesaikan target," tegasnya.
Hadi Tjahjanto melihat antusiasme masyarakat di program PTSL sangat tinggi. Namun banyak yang belum mengerti tahapan PTSL tersebut. " Ini juga perlu kita sampaikan keterbukaan kita kepada mereka bahwa proses untuk sertifikat itu ada mulai pendaftaran, kemudian pengukuran, setelah itu ada proses validasi, apakah dokumen-dokumen itu sudah lengkap, bermasalah atau tidak," terangnya.
Kepala Staf TNI Angkatan Udara (2017–2018) itu juga aparat ikut terlibat dalam sosialisasi PTSL. Termasuk Bintara Pembina Desa (Babinsa) maupun Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas). "Kami menjadi pejabat di sini ditunjuk karena kita bisa memberikan manfaat kepada masyarakat sesuai kebutuhan hidupnya, namun tetap pada koridor hukum yang ada di Indonesia," pungkas Menteri ATR/Kepala BPN. (*)