Kasus pembunuhan Brigadir Nopriansah Yosua Hutabarat sudah usai. Masih ada ekornya. Polemik antara Menko Polhukam Mahfud MD versus Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto. Saling lontar pendapat. Biarkan publik jadi juri.
KASUS pembunuhan Yosua terlalu seru. Trending topic di medsos. Media massa tak habis-habisnya memberitakan. Selama sebulan.
Tak heran, penyidikan perkara sudah tuntas, pun masih berekor. Ekornya bercabang-cabang. Salah satu cabangnya, perang opini itu.
Diawali keheranan Prof Mahfud. Heran yang paling heran. Bahwa di kasus besar ini, DPR, khususnya komisi III yang membidangi kamtibmas, Polri, dianggap Mahfud: Diam membisu. Sebulan. Ada apa?
Pernyataan Mahfud itu disampaikan dalam wawancara bersama Kompas TV. Mahfud menyenggol DPR yang disebutnya diam saja.
Mahfud: ”Misalkan saya katakan, psiko-politisnya kasus ini, semua masyarakat heran, kenapa sih ini DPR kok diam? Ini kan kasus besar. Biasanya kan ada apa-apa... Paling ramai manggil-manggil. Ini nggak ada sama sekali, tuh.”
Dilanjut: ”Ini bagian psiko-politis. Ada mabes di dalam mabes. Itu yang punya aliansi sendiri-sendiri. Kok, DPR diam?”
Luar biasa sengit, Mahfud ”ngeledek” anggota DPR. Ledekannya jitu pula.
Memang, biasanya ada perkara kecil saja, DPR dengan galaknya memanggil menteri, Kapolri, atau siapa pun. Dipanggil DPR, untuk dimintai keterangan. Lalu, yang dipanggil ”dihujani” aneka pertanyaan di RDP (rapat dengar pendapat). Yang menunjukkan, wakil rakyat itu bekerja.
Nah, di kasus ini, sepi. Menonton, seperti halnya rakyat yang mereka wakili.
Tapi, namanya anggota DPR diledek, ya.... membalas. Dengan sengit juga.
Bambang Wuryanto, sering dipanggil Bambang Pacul, kepada pers di gedung DPR, Rabu (10/8), menganggapi Mahfud, begini:
”Kan saya bilang, bahwa ini rakyat perlu tahu. Maka, nanti Pak Kapolri pasti kita undang ke Komisi III DPR untuk menjelaskan ini semua.”
Pacul mengatakan, pimpinan Komisi III DPR telah membahas jadwal rapat yang akan dilakukan setelah masa reses. Membahas penembakan Brigadir Yosua, RKUHP, dan pembahasan anggaran yang prioritas.
Pacul: ”Kalau Menko Polhukam ngomong, bahwa itu DPR kok tidak ribut, justru karena DPR sadar posisi. Kita malah justru bertanya, apakah Menko Polhukam itu punya posisinya memang tukang komentar?”