SURABAYA, HARIAN DISWAY - Setelah buruh, giliran ratusan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar demonstrasi menolak kenaikan tarif BBM. Demonstrasi itu digelar siang mulai pukul 12:30 WIB, di depan Balai Kota Surabaya, Kamis, 8 September 2022.
Melalui pengeras suara, para demonstran memprotes kenaikan BBM yang sudah bergulir selama sepekan. Dalam orasinya, salah satu orator menyampaikan, bahwa efek kenaikan BBM merembet ke semua jaringan ekonomi.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono muncul menemui para demonstran. Keduanya menemui para demonstran dengan duduk bersila.
Mereka duduk tepat di pintu masuk sisi selatan halaman Balai Kota Surabaya. Merek mulai berdialog di tengah gerimis.
Di sela-sela momen tersebut, Eri Cahyadi juga sempat mengajak para demonstran membacakan Sholawat Thibbil Qulub dan Yalal Wathon, yang lantas membuat suasana menjadi lebih adem dan terkendali.
Sampai di ujung audiensi, perwakilan mahasiswa menyerahkan surat tuntutannya untuk ditandatangani bersama dengan pucuk pimpinan pemerintah kota (Pemkot) dan DPRD Surabaya tersebut. Selanjutnya, surat tuntutan ini akan diteruskan oleh Pemkot Surabaya ke pemerintah pusat.
Eri Cahyadi mengatakan, ia sangat merasakan apa yang dirasakan oleh para demonstran “Karena itulah kami sampaikan keberatan dari teman-teman PMII ini ke pemerintah pusat,” kata Wali Kota Surabaya yang juga kader PDI Perjuangan tersebut.
Namun, ia menegaskan bahwa penurunan BBM bukanlah kewenangan daerah. Ia hanya bisa menyampaikan keluhan itu ke pemerintah pusat.
Eri juga mengajak mahasiswa ikut andil dalam program pemberdayaan pemkot "Saya minta teman-teman dari mahasiswa ini menjadi bagian dari pemkot. Bagaimana pemkot meningkatkan pendapatan per kapita per keluarga. Karena kita ingin meningkatkan daya beli yang tinggi," ujar Eri Cahyadi.
Dalam upaya meningkatkan daya beli dan pendapatan masyarakat, langkah yang diambil oleh Pemkot Surabaya ialah dengan membuat program padat karya. Yang mana dalam program ini, aset milik pemkot yang ada di setiap wilayah digunakan masyarakat untuk usaha. Mulai dari usaha kafe, laundry, cuci mobil, budidaya maggot, perikanan, pertanian hingga peternakan. (Achmad Willy Alva Reza)