Demokrasi di Partai Demokrat

Senin 25-04-2022,09:16 WIB
Reporter : Tomy C. Gutomo*
Editor : Tomy C. Gutomo

NAMANYA saja Partai Demokrat. Tentu partai itu didirikan untuk menegakkan demokrasi. Budaya demokrasi seharusnya melekat di setiap aksinya. Suksesi kepemimpinan di tubuh partai semestinya juga sangat demokratis. Partai yang dibesarkan Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono itu beberapa kali menjalani ujian demokrasi. Termasuk dalam pemilihan ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur.

Jumat (22/4/2022) Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah melantik Emil Elestianto Dardak sebagai ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur periode 2022–2027. Di luar acara pelantikan, puluhan kader menggelar unjuk rasa. Menentang pelantikan Emil. Apa masalahnya dengan dilantiknya wakil gubernur Jatim itu sebagai pemimpin Partai Demokrat Jatim?

Mereka yang berunjuk rasa adalah pendukung Bayu Airlangga. Ia adalah calon ketua DPD Partai Demokrat Jatim yang didukung 25 dari 38 DPC Partai Demokrat se-Jatim. Bayu adalah menantu Soekarwo, gubernur Jatim dua periode, 2009–2019. Putra mantan Kepala BPN Jawa Timur Gede Ariyuda itu menikahi putri bungsu Pakde Karwo, Kartika Prawitasari. 

Bayu mengikuti jejak ayah mertuanya dengan masuk ke Partai Demokrat. Saat Soekarwo memimpin Partai Demokrat Jatim, Bayu menjadi ketua Muda-Mudi Demokrat Jatim. Pada Pemilu 2019, Bayu terpilih sebagai anggota legislatif DPRD Jatim dari daerah pemilihan XI (Kabupaten/Kota Madiun, Nganjuk). Ia kini menjabat wakil ketua Komisi A DPRD Jatim.

Bayu dan pendukungnya kecewa. Patah hati. Musyawarah Daerah (Musda) VI DPD Partai Demokrat Jatim di Hotel Shangri-La, 20 Januari 2022, didominasi Bayu. Ia mendapat dukungan 25 DPC Partai Demokrat. Sementara itu, Emil Elestianto Dardak hanya didukung 13 DPC. Total ada 38 DPC di Jatim. 

Tapi, sejak zaman AHY, sistem penentuan ketua DPC dan DPD bukan lagi berdasar suara terbanyak. Hasil musda itu kemudian dibawa ke Jakarta. Diserahkan ke tim tiga yang terdiri atas ketua umum DPP, sekretaris jenderal, dan kepala badan pembinaan organisasi keanggotaan dan kaderisasi (BPOKK). Berarti, Bayu dan Emil harus mengikuti fit and proper test di depan AHY, Teuku Riefky Harsa, dan Herman Khaeron.

Cukup lama keputusan soal ketua DPD Partai Demokrat Jatim digantung. Baru pekan lalu Emil dan Bayu dipanggil ke Jakarta. Diajak makan di sebuah restoran di Jakarta. Tentunya setelah buka puasa. Di situ sekretaris jenderal dan ketua BPOKK menyampaikan (secara informal) mengenai keputusan DPP bahwa Emil yang terpilih sebagai ketua DPD Partai Demokrat Jatim. 

Ada dua kekecewaan Bayu. Pertama, keputusan DPP bertentangan dengan arus bawah yang tecermin pada musda. Kedua, pengumumannya tidak dilakukan secara resmi. Tapi, hanya disampaikan secara informal di meja makan sebuah restoran. Bayu akhirnya menyatakan keluar dari Partai Demokrat tepat di Hari Kartini lalu. Durian runtuh bagi pemilik suara di bawah Bayu. Kursi Bayu akan diisi caleg tersebut melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW). 

Pecahkah demokrat di Jatim? Klaim dari Emil, 38 DPC Partai Demokrat di Jatim hadir dalam pelantikan Jumat (22/4) lalu. Mantan bupati Trenggalek itu juga memastikan bahwa Partai Demokrat tetap solid. Tidak ada kubu Emil dan kubu Bayu. Semua kubu AHY. 

Ada satu alasan yang dikemukakan sebuah sumber di DPP Partai Demokrat. Pertimbangan DPP memilih Emil Dardak karena dianggap berpeluang besar menjadi gubernur Jawa Timur menggantikan Khofifah Indar Parawansa kelak. Asumsinya, Khofifah akan ”laku” di bursa pilpres. Setidaknya, nama Khofifah sudah direkomendasikan PPP untuk menjadi cawapres mendampingi Anies Baswedan.

Khofifah memang punya kans untuk kontestasi di tingkat nasional. Sebagai ketua umun PP Muslimat NU, dia mewakili suara perempuan dan kalangan religius. Juga, mewakili Jawa Timur yang menjadi kunci di setiap pilpres. Maka, DPP Partai Demokrat melihat Emil lebih punya masa depan di pilgub Jatim daripada Bayu. 

Risikonya, Demokrat kehilangan Bayu yang merupakan kader potensial. Selain meraup 37 ribu suara pada pileg 2019, Bayu bisa menggunakan jaringan Pakde Karwo baik di Jatim maupun nasional. Demokrat tidak hanya kehilangan Bayu. Tapi, juga kehilangan Pakde Karwo. Santer terdengar Partai Nasdem sudah siap menampung Bayu Airlangga. 

Lebih menarik lagi pada pelantikan pengurus DPD Partai Demokrat Jatim tersebut adalah masuknya nama Ali Mannagalli Parawansa, putra Khofifah Indar Parawansa. Rumor bahwa hubungan Khofifah dan Emil Dardak renggang seakan langsung tertepis di acara pelantikan itu. Apalagi, Khofifah juga hadir menyaksikan anaknyi berada di panggung bersama Emil dan dilantik AHY. 

 

Trauma Demokrasi

Kategori :