HARIAN DISWAY - Berbagai persoalan yang mewarnai pelayanan haji di periode Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna) memicu protes Pemerintah RI ke Kementerian Urusan Haji Saudi Arabia.
Pasca pertemuan Menag Yaqut Cholil Qoumas dengan menteri haji Taufiq F. Al Rabiah pada Jumat, 30 Juni lalu, beberapa hal telah disepakati. Termasuk pembentukan tim investigasi layanan Armina.
Yang diinvestigasi adalah kerja Mashariq, perusahaan/agensi resmi pemerintah Saudi yang menjalankan operasional layanan jamaah pada masa puncak haji.
BACA JUGA:Banyak Masalah, Penyelenggaran Armuzna Diinvestigasi
Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 1444 H Subhan Cholid menuturkan, Pemerintah Arab Saudi sudah menyampaikan permintaan maaf kepada Kementerian Agama.
Mereka berjanji akan melakukan investigasi dan hasilnya akan disampaikan dalam satu atau dua minggu ke depan.
“Hasil itu yang kita tunggu detail-detailnya. Kenapa (di Armina) bisa sampai seperti itu, penyebabnya apa, ini yang kita tunggu,” jelas Subhan.
Pihak Mashariq diduga teledor dalam memberikan layanan pada jamaah terutama di Muzdalifah dan Mina. Dimana banyak jamaah haji terlantar.
Disinggung soal kemungkinan ganti rugi yang diterima pihak pemerintah, Subhan menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu hasil investigasi dari Pemerintah Arab Saudi.
“Kita tunggu hasil investigasinya. Apakah di sana akan dikenakan ganti rugi dan lain sebagainya, itu akan kita tunggu dari hasil investigasinya,” kata Subhan.
BACA JUGA:Menag Sampaikan Komplain ke Arab Saudi
Sebelumnya, Menag Yaqut Cholil Qoumas berjanji akan berupaya menyempurnakan pelayanan memasuki fase akhir penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, yaitu pemulangan jemaah.
Proses pemulangan jemaah akan mulai berlangsung pada 4 Juli sampai 2 Agustus 2023.
Pemulangan terbagi dalam dua gelombang. Jemaah yang diberangkatkan pada gelombang pertama, akan pulang melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah. Tahap ini akan berlangsung dari 4 – 18 Juli 2023.