Saiful tetap pada pendiriannya bahwa seharusnya sekda yang bertanggungjawab untuk melapor.
“Seharusnya pak sekda memberitahu saya. Kok saya diberikan terus, saya kan kaget,” jawabnya.
Ketua majelis hakim pun menegaskan, aturan tersebut telah disosialisasikan.
“Itu aturannya sudah jelas dalam Undang-Undang KUHP. Ini fiksi hukum bagi pejabat negara,” tegas Ketut.
Kejadian dalam sidang itu ditanggapi salah seorang Jaksa Penuntut Umum KPK, Dameria Silaban. “Itu hal umum bahwa setiap pejabat harus mengetahui (harus melapor ke KPK). Jadi hakim tadi menegaskan hal seperti itu,” kata Dameria. (*)