Sistem Peringatan Dini Bukan Sekadar Sirene, Ini Kata Kepala BMKG

Jakarta, HARIAN DISWAY - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang juga permanent representative Indonesia untuk Organisasi Meteorologi Dunia atau World Meteorological Organization (WMO) Dwikorita Karnawati mengungkapkan bahwa sistem peringatan dini dapat menekan risiko bencana.

 

Itu disampaikan Dwikorita dalam diskusi panel yang merupakan bagian dari agenda pertemuan puncak iklim ( climate summit ) yang diselenggarakan secara paralel dengan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN General Assembly).

 

Bertema Early Warning, Early Action di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat.

 

BACA JUGA:Prediksi BMKG, Kapan Kemarau Berakhir?

 

Selain Dwikorita , terdapat sejumlah pembicara tokoh dunia. Di antaranya, Sekretaris Jenderal World Meteorological Organization (WMO) Prof Petteri Taalas, Kepala Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengurangan Risiko Bencana (UNDRR) Mami Mizutori, dan Chief Sustainability Officer Google Kate Brandt. 

 

"Indonesia memiliki banyak sekali ancaman bencana alam. Dengan jumlah populasi yang mencapai 275 juta orang, kami berupaya membangun sistem peringatan dini yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan mempersempit kesenjangan. Dalam mendapatkan akses untuk keselamatan mereka," ujarnya pada Jumat, 22 September 2023.

 

Menurut Dwikorita, sistem peringatan dini bukan sebatas penyebaran informasi atau suara sirene yang keras.

 

Namun, keberhasilan sebuah sistem peringatan dini yang efektif dapat terwujud jika didukung pemahaman masyarakat tentang risiko bencana serta cara penyelamatan diri dengan mandiri, cepat, dan tepat.

 

BACA JUGA:Kepala BMKG: Pertanian Jadi Sektor Paling Terdampak Perubahan Iklim, Mulai dari Puso Sampai Banjir

 

Selain itu, dilengkapi dengan sistem deteksi dini berdasar monitoring secara sistematis dan prediksi akurat terhadap perkembangan fenomena bahaya oleh lembaga yang berwenang. 

 

"PR terbesar Indonesia dan banyak negara adalah memastikan masyarakat dan seluruh pihak agar memahami bahaya apa yang mengancam mereka. Selanjutnya, mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan secara cepat dan tepat. Untuk penyelamatan diri jika sewaktu-waktu terjadi bencana," tambah dia.

 

Dia menyampaikan bahwa literasi, edukasi, dan advokasi kebencanaan harus diberikan secara terus-menerus dan berkelanjutan kepada masyarakat serta seluruh pihak terkait.

 

Termasuk pimpinan daerah, para pemegang kebijakan, dan pihak swasta. 

 

Dari sisi komunikasi, peringatan dini harus disebarluaskan secara merata dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang terancam bencana. Dengan isi pesan dan instruksi yang jelas serta mudah dipahami untuk segera ditindaklanjuti dengan aksi yang cepat dan tepat.

 

BACA JUGA:Yogyakarta Masih di Bawah Ancaman Sesar Opak, Kepala BMKG: Mitigasi Tidak Boleh Putus

 

"Tantangan terkait komunikasi adalah terputusnya jaringan komunikasi di daerah bencana. Hal ini perlu perhatian khusus, yaitu dengan menyediakan saluran komunikasi berbasis satelit. Dengan begitu, alur komunikasi tetap berjalan dengan lancar meskipun terjadi kerusakan infrastruktur karena bencana," tutur Dwikorita.

 

Dia menegaskan, keterlibatan aktif dari masyarakat menjadi kunci utama dalam membangun sistem peringatan dini yang efektif. Selain itu, pengetahuan, teknologi, dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat terkait bencana dan multibencana dapat makin memperkuat keberhasilan sistem peringatan dini yang dibangun oleh pemerintah. (*)