HARIAN DISWAY - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas
mengungkapkan jika Zona Integritas harus diberikan secara serentak agar pelayanan terhadap masyarakat bisa lebih menyeluruh dan memberikan dampak secara prima. Itu diungkapkannya dalam acara One Local Government One Zona Integritas yang dihelat pada Rabu, 4 September 2023 di Batam. Nantinya hal iyu akan menjadi langkah awal program untuk mengawali pencanangan program ZI serentak di Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Tengah, serta Provinsi Sulawesi Selatan.BACA JUGA: Sebelum Tewas, Story TikTok yang Dibuat Andini Menyinggung Kematian
Anas mengungkapkan jika pencetusan OLGOZI untuk pembangunan Zona Integritas, menjadi strategi utama bagi pemerintah untuk mencapai visi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di tingkat unit kerja pemerintahan. Karena, pemerintah merupakan entitas terdekat dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. “Dengan melakukan terobosan pada unit kerja, khususnya pada aspek Integritas, Kinerja, dan Pelayanan Prima, tentu masyarakat akan semakin merasakan reformasi birokrasi berdampak,” ujarnya. Dikutip dari laman YouTube Menpanrb, 4 Oktober 2023, Anas menjaskan bahwa integritas dan akuntabilitas sudah menjadi isu krusial dari kebanyakan negara dunia, termasuk indonesia. Dengan memulai langkah reformasi birokrasi berdampak dengan mencetuskan Zona Integritas, Anas berharap jika terobosan ini nantinya mampu menjadi upaya pencegahan korupsi di Indonesia. Serta menjadi jaminan agar integritas dan akuntabilitas individu dan lembaga pemerintah dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.Anas mengatakan jika ada empat fokus tematik utama dari Reformasi Birokrasi (RB) yakni pengentasan kemiskinan, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, peningkatan PDN, yang nantinya akan ditopang oleh digitalisasi pemerintahan.
Sedangkan urgensi dari Zona Integritas itu sendiri adalah untuk menciptakan organisasi yang bebas dari korupsi sehingga mampu menurunkan indeks Corruption Perception Index Indonesia.
BACA JUGA: Ada Tanda-Tanda Penganiayaan, Keluarga Andini Laporkan Pacar Korban ke Polrestabes Surabaya
Peningkatan integritas dan pengawasan dalam kinerja dan pelayanan unit kerja pemerintah. Lalu, peningkatan budaya kerja dan pelayanan berkelanjutan yang mencakup efisiensi pencapaian kinerja dan perbaikan tata kelola pelayanan yang lebih luas.
Dalam akhir kesempatan yang sama Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengaku jika wilayahnya akan terus melakukan berbagai upaya untuk membangun unit kerja Zona Integritas yang dicetuskan oleh Menpanrb.
Agar pembangunan Zona Integritas bisa maksimal dan dalam implementasinya bisa dipahami oleh seluruh unit kerja menuju WBK/WBBM.
BACA JUGA: Jenazah Tamu Blackhole KTV Club Lenmarc Diotopsi
Pelaksanaan program ini diharapkan mampu menjadi stimulus bagi unit kerja lain. Sehingga akan melahirkan semakin banyak unit kerja di pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang memperoleh predikat WBK/WBBM. "Guna mendorong percepatan pencapaian sasaran reformasi, sehingga dampaknya dapat dirasakan secara langsung dan nyata oleh seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau,” pungkasnya. (Salsa Amalika)