Kemudahan akses kesehatan (jiwa dan keturunan) bisa dipenuhi dengan subsidi atau pembayaran oleh pemerintah untuk iuran BPJS pada warga miskin. Indikatornya adalah 100 persen penduduk terkover pada layanan BPJS. Selama ini memang sudah ada program subsidi iuran BPJS, tetapi justru terus dikurangi sehingga menjadi berat bagi warga miskin.
Untuk akses pekerjaan, tantangan pemerintah adalah menurunkan angka tingkat pengangguran terbuka (TPT). Mendorong investasi berbasis tenaga kerja terampil dengan insentif, misalnya. Perkembangan teknologi yang luar biasa cepat mengancam tenaga kerja manusia. Tanpa insentif, sulit mengharapkan pengusaha akan masuk pada industri berbasis tenaga kerja yang bakal menurunkan pengangguran. (*)
*) Dosen Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, wakil ketua Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jawa Timur