HARIAN DISWAY – Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan aktif mendorong negara dalam upaya perlindungan HAM dan kesetaraan.
Tidak hanya itu, mereka juga berencana untuk memprioritaskan para perempuan dan anak-anak untuk menciptakan kesetaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Hal ini diungkapkan langsung oleh Juru Bicara TKN, Rahayu Saraswati. Ia.menegaskan pihaknya mendorong perlindungan hak asasi manusia (HAM) seluruh warga negara, menghapus praktik diskriminasi dan menindak tegas segala bentuk kekerasan sesuai dengan tata aturan yang berlaku.
Sara juga menambahkan, jika upaya mereka ini sesuai dengan program kerja Asta Cita Prabowo-Gibran untuk memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
BACA JUGA:Tokoh Muda Papua Puji Paparan Prabowo Terkait Isu Papua
BACA JUGA:Persatuan Jokowi Prabowo Adalah Rekonsiliasi Nasional
“Kami ingin memastikan setiap kebijakan bersifat inklusif, berperspektif gender, serta memprioritaskan upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak,” ujar Sara kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023.
Ia mengatakan prinsip demokrasi sejatinya merupakan sebuah sistem yang memastikan semua warga negara memiliki kesempatan yang sama dan setara.
Kesetaraan tersebut menyangkut partisipasi dalam hal apapun yang akan mempengaruhi arah perkembangan negara.
Oleh karena itu, prinsip demokrasi tersebut juga harus dilengkapi dengan pemenuhan hak yang di dalamnya menegaskan tentang perlindungan dan penghargaan terhadap setiap individu yang merupakan rakyat dalam suatu negara.
“Pancasila, demokrasi, dan HAM secara bersama-sama menjamin Indonesia tetap menuju ke masa depan yang lebih baik dan inklusif,” jelasnya.
BACA JUGA:Tegas, Demokrasi Adalah Prinsip Dasar Bagi Prabowo
BACA JUGA:Analisis Gestur 'Gemoy' Prabowo di Debat Capres 2024: Cairkan Suasana Kaku
Sara menambahkan bahwa paslon capres-cawapres yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) itu memprioritaskan cara pengimplementasian undang-undang yang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak, memperkuat penegakan hukum, dan perlindungan tenaga kerja Indonesia, terutama bagi mereka yang berada di luar negeri.
“Kami juga akan menguatkan peran, fungsi, kelembagaan, dan anggaran yang terkait dengan upaya Perlindungan Perempuan dan Anak khususnya dengan memastikan adanya pelayanan yang berbasis korban di setiap provinsi,” kata Sara.