Peran Gibran akan sangat bergantung pada Prabowo. Apalagi, tidak ada (belum pernah terungkap) kontrak politik keduanya dalam pembagian tugas bila mereka menang.
Sebagai penguasa partai besar, yakni Gerindra, Prabowo juga punya barisan sendiri. Sementara itu, untuk Gibran, belum tergambar partai politik yang akan menjadi sandarannya. PSI? Sampai saat ini, belum ada survei yang menyebut mereka tembus ke parlemen. Sementara itu, Golkar dan PAN akan bergantung dinamika politik.
BACA JUGA: Gibran Nyatakan Siap Ikut Debat Capres-Cawapres, Sebut Sedang Persiapkan Materi
Ganjar Pranowo-Mahfud MD? Ganjar kader partai besar PDIP, Mahfud tidak punya parpol. Duet itu, seperti dikatakan Mahfud, telah diikat dengan kontrak politik. Mahfud akan diberi peran khusus, terutama dalam penanganan bidang hukum.
Walaupun ada kontrak politik tersebut, kekuasaan tetap terpusat di tangan presiden. Berandai-andai, bila dalam perjalanannya kontrak politik itu tak berjalan, pemerintahan Ganjar tetap punya legitimasi.
Peran wapres itu sama juga dengan peran wakil bupati atau wakil gubernur. Sudah banyak cerita, bupati atau gubernur tidak memberikan tugas dan peran kepada wakilnya. Bahkan, ada wakil bupati yang mundur. Contohnya, Wabup Indramayu Lucky Hakim yang mengundurkan diri karena tidak mendapat tugas apa-apa.
BACA JUGA: Cerita di Balik Gibran Jadi Cawapres Prabowo
Dalam konstitusi kita, peran wapres: hanya menjadi ban serep. Yakni, menjadi pengganti presiden bila presiden tak bisa melanjutkan tugas. Misalnya, terkena pemakzulan (Megawati menggantikan Gus Dur), presiden mengundurkan diri (Habibie menggantikan Soeharto). Atau, presiden meninggal dunia.
Tapi, kalau kondisi normal, wakil presiden berperan pasif. Pendamping presiden di acara seremonial.
Lepas dari peran wapres yang hanya ban serep, debat cawapres di pemilu presiden kali ini membuat penasaran publik. Menanti Gibran Rakabuming Raka berdebat. Maklum, cawapres pendamping Prabowo Subianto itu tidak pernah sekali pun menghadiri undangan debat terbuka, termasuk undangan dari PP Muhammadiyah.
BACA JUGA: Capres-Cawapres Membincang Kedaulatan Pangan
Bisa dikatakan, debat yang diselenggarakan KPU (Jumat, 22 Desember 2023) adalah show up pertama putra sulung Jokowi itu. Ia harus hadir karena sifatnya wajib. Agenda resmi.
Apakah di panggung besar itu Gibran mampu melawan stigma publik yang telanjur menilainya takut berdebat? Meminjam istilah Gibran sendiri, ”Biar rakyat yang menilainya.” (*)