Ia menilai bahwa baru di tahun 2024, muncul pertanyaan soal netralitas, yang sebelumnya hanya ada pada masa pra-reformasi.
"Kami melakukan perubahan ini untuk menyelamatkan agar Indonesia tetap menjadi negara hukum, bukan negara kekuasaan," tambah Anies dengan tegas.
Pernyataan tersebut mencerminkan keprihatinan Anies terhadap arah demokrasi di Indonesia dan tekadnya untuk menjaga prinsip-prinsip konstitusi. (*)