PRESIDEN Joko Widodo senantiasa menyuarakan kepentingan nasional Indonesia untuk menjadi negara maju. Walau begitu, negara maju tidak rela kita menjadi salah satunya.
Itu terbukti ketika Indonesia kalah dalam gugatan Uni Eropa di WTO terkait hilirisasi nikel. Hilirisasi yang memberikan nilai tambah +26 kali lipat bagi Indonesia dibandingkan bahan mentahnya.
BACA JUGA: Pesta Rakyat Untuk Indonesia Maju di GBK Terbuka untuk Umum
Chang Ha-joon, profesor ekonomi Cambridge, menyatakan bahwa negara maju tidak rela negara berkembang menjadi negara maju dan berkepentingan tetap menjadi negara berkembang agar bisa dieksploitasi sumber daya murahnya (2002).
Kondisi itu akan mengarahkan kita menjadi negara yang masuk middle-income trap.
Semua negara maju keluar dari middle-income trap menggunakan nasionalisme ekonomi, terutama untuk produk bernilai tambah tinggi. Bagaimana mewujudkan kepentingan nasional, menjadi negara maju tahun 2045, menggunakan nasionalisme ekonomi?
BACA JUGA: Perempuan Tionghoa Ingin Indonesia Maju Bersama Prabowo-Gibran
KEPENTINGAN NASIONAL
Secara umum, kepentingan nasional merupakan tujuan dan ambisi negara mengejar kekuasaan, keamanan, dan kekayaan; dan menjadi tujuan pemerintah.
Sebagai pemenang Perang Dunia Ke-2 bersama sekutunya, Amerika Serikat (AS) berkepentingan mempertahankan hegemoninya selama mungkin.
Bukan hanya hegemoni ideologi kapitalisme dan liberalisme, dolarisasi dan globalisasi ekonomi, budaya pop melalui musik dan filmnya, inovasi teknologi yang dominan atau persenjataan yang hadir di setiap konflik seluruh dunia.
BACA JUGA: Nasionalisme Ekonomi
Geostrategi dijalankan AS di berbagai belahan dunia guna melindungi kepentingan nasionalnya, memimpin dunia.
Namun, dalam 15 tahun terakhir, beragam proyeksi menunjukkan bahwa cepat atau lambat hegemoni AS akan dikalahkan Tiongkok.
Kepentingan nasional AS untuk menjaga kepemimpinan teknologi (sekaligus kesejahteraan ekonomi) yang dimiliki menghasilkan beragam tindakan untuk menghambat penguasaan teknologi microchips oleh Tiongkok.