Lebih lanjut, Ia juga menerangkan rincian anggaran yang digunakan untuk klaster non-infrastruktur yakni sebesar Rp 2 triliun, atau setara dengan 65,5 persen dari total pagu sebesar Rp 3,1 triliun.
Klaster non-infrastruktur pada pembangunan IKN meliputi sosialisasi, perencanaan, koordinasi, penyiapan pemindahan, serta promosi IKN.
“Dan rekomendasi kegiatan pemetaan, pemantauan, dukungan pengamanan dan operasi dari Otorita IKN sendiri. Dalam hal ini telah dibelanjakan Rp2 triliun, atau 65 persen dari pagu yang sebesar Rp3,1 triliun,” ungkap Sri Mulyani.(*)