Daftar Lengkap 17 Rekomendasi Eksternal PDIP, Nomor 7 Bikin Puan Menangis

JAKARTA, HARIAN DISWAY— Penutupan Rakernas V PDIP masih berlangsung di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara, Minggu, 26 Mei 2024.

Ketua DPP Puan Maharani sempat menitikan air mata saat membacakan rekomendasi eksternal partai.

BACA JUGA:Puan Terisak Saat Bacakan Rekomendasi Eksternal PDIP, Minta Maaf Karena Ada Kader Yang Melanggar Konstitusi

Ada 17 poin yang disampaikan oleh ketua DPR RI itu. Dan disambut antusias oleh seluruh kader PDIP yang hadir. Berikut poin-poinnya:

1. Menilai bahwa Pemilu 2024 merupakan pemilu terburuk dalam sejarah demokrasi Indonesia. Sebab telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan, intervensi aparta penegak hukum,  pelanggaran etika, penyalahgunaan sumber daya negara, dan masifnya politik uang, hingga ketidaknetralan penyelenggara pemilu. Maka rakernas partai merekomendasikan peningkatan kualitas demokrasi melalui peninjauan kembali sistem pemilu, konsolidasi demokrasi, pelembagaan parpol, penguatan pers dan masyarakat sipil, dan mendorong reformasi hukum yang berkeadilan.
2. Menilai bahwa untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia maka memerlukan fungsi kontrol dan penyeimbang. Pada saat bersamaan, salah satu tujuan parpol adalah untuk meraih kekuasaan secara konstitusional melalui pemilu. Untuk itu, rakernas partai merekomendasikan kepada fraksi PDIP di DPR RI agar mendorong kebijakan legislasi bagi peningkatan kualitas demokrasi Pancasila untuk penguatan kelembagaan parpol dan mendorong perlakuan setara antara parpol yang di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan.
   
   
3. Menolak penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan sebagaimana terjadi dalam perubahan UU MK dan perubahan UU Penyiaran. Sedangkan, terhadap Putusan MK Nomor 90 yang memasukkan materi muatan baru tentang syarat capres-cawapres, hal tersebut melanggar batas kewenangan dan mengambil alih kewenangan DPR sebagai pembuat UU.
   
   
4. Mengajak para ahli hukum tata negara, pers, sipil, akademisi, intelektual, dan seluruh elemen pro demokrasi untuk mengevaluasi secara objektif atas pelaksanaan Pemilu 2024.
   
   
5. Menegaskan pentingnya untuk memahami kembali keseluruhan aspek sosiologis-politis dikeluarkannya Tap MPR Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI/Polri serta Tap MPR Nomor 7 Tahun 2000 tentang Peran TNI/Polri.
   
   PDIP mendorong seluruh elemen bangsa untuk mewujudkan dan menjaga cita-cita reformasi khususnya pelembagaan demokrasi, yang berkedaulatan rakyat, pemberantasan KKN, penguatan pers dan sipil, supremasi hukum, pelembagaan parpol, penyelenggara pemilu yang jurdil, dan menempatkan TNI/Polri agar profesional dan memiliki kedudukan setara, sesuai dengan marwah dan sejarah pembentukannya, tugas dan fungsi, dan kewenangannya sesuai UUD 1945.
   
   
6. Rakernas partai telah mendengarkan suara arus bawah dari anak ranting, ranting, hingga pengurus anak cabang partai, dan sebagaimana konsistensi sikap menjaga demokrasi merekomendasikan kepada Ketua Umum PDIP untuk hanya melakukan kerjasama dan komitmen politik dengan pihak-pihak yang memiliki komitmen tinggi di dalam menjamin pelaksanaan agenda reformasi, penguatan supremasi hukum, dan sistem meritokrasi, serta peningkatan kualitas demokrasi yang berkedaulatan rakyat guna peningkatan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
   
   
7. Rakernas partai mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberi dukungan kepada Ganjar-Mahfud dan tentunya kepada PDIP Yang telah dipercaya rakyat memenangkan pemilu legislatif tiga kali berturut-turut. Kepercayaan rakyat ini harus diwujudkan untuk memperbaiki tiga pilar partai: struktural, legislatif, dan eksekutif. Sehubungan dengan adanya perilaku kader partai yang tidak menjunjung tinggi etika politik, tidak berdisiplin, dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi partai, serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi, Rakernas V PDIP menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Rakernas merekomendasikan untuk menyempurnakan sistem rekrutmen, pelatihan kaderisasi, dan penugasan partai, agar apa yang terjadi dengan penyimpangan perilaku kader pada Pemilu 2024 tidak terulang kembali di kemudian hari.
   
   
8. Mendesak pemerintah untuk lakukan kajian yang mendalam terhadap kebijakan kerjasama investasi guna menghindari  kebijakan pragmatis jangka pendek yang berpotensi mengorbankan kepentingan nasional dan kedaulatan Indonesia.
   
   
9. Mendorong seluruh jajaran tiga pilar partai untuk solid bergerak untuk menjalankan program kerakyatan dengan tingkatkan keberpihakan kepada petani, nelayan, buruh dan seluruh lapisan masyarakat lainnya guna memerangi kemiskinan hingga nol persen, pencegahan stunting, galakkan program menanam 10 tanaman pendamping beras, dan sediakan pekerjaan yang layak bagi rakyat.
   
   Mendorong seluruh jajaran memenangkan pilkada serentak dan menyiapkan paslon terbaik serta strategi pemenangan pilkada berdasarkan kekuatan rakyat dan gotong royong partai.
   
   
10. Mempercepat kedaulatan pangan, tingkatkan kesejahteraan petani, melalui pokok2 kebijakan kedaulatan lapangan partai sebagaimana direkom dalam rakernas IV. Mencermati bahwa persoalan pemanasan global telah menciptakan kerusakan ekologi, kekeringan ekstrem, banjir, dan tanah longsor, kepunahan keanekaragaman hayati, badai, tenggelamnya pulau kecil, dan intrusi air laut, serta dampak sosial berupa krisis pangan, kelaparan, krisis air, wabah penyakit, dan dampak sosial lainnya.
    
    
11. Mendesak pemerintah untuk mengimplementasikan secara serius kebijakan net zero emisi dengan transisi Energi Baru Terbarukan, penghematan energi, dan kerjasama global melalui perencanaan transisi energi yang berkeadilan.
    
    
12. Mendesak pemerintah untuk hentikan deforestasi dengan moratorium alih fungsi lahan hutan, dan penggundulan hutan, serta mendorong reforestasi lahan hutan yang terdegradasi termasuk ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, padang lamun, dan tanah berlumpur di sepanjang pantai.
    
    
13. Mencermati gejolak di berbagai kampus akibat kenaikan UKT, dan ipi drastis, menugaskan fraksi pdip dpr ri mendesak pemerintah untuk menurunkan mahalnya pendidikan tinggi melalui revisi Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024.
14. Mendorong penyelesaian IKN dengan perhatikan kemampuan keuangan negara dan mendesak pemerintah untuk menyelesaikan sengketa tanah adat dengan rasa penuh keadilan.
    
    
15. Menilai terhadap beberapa kerawanan dunia akibat peperangan geopolitik sebagaimana perang Rusia-Ukraina, ketegangan Israel-Iran, Semenanjung Korea, Selat Taiwan, Laut Cina Selatan, dan berbagai persoalan dunia lainnya. Mendorong pemerintah lebih aktif dalam diplomasi dan mengambil prakarsa perdamaian untuk menghentikan konflik berdasarkan prinsip-prinsip dari Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non Blok, Conference of The New Emerging Forces, pidato Bung Karno “To Build The Wolrd” dan pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif.
    
    
16. Memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum PDIP Prof Dr (HC) Megawati Soekarnoputri sesuai ketentuan pasal 15 ADRT PDIP untuk menentukan sikap politik partai terhadap pemerintah.
    
    
17. Setelah mendengar pandangan umum seluruh DPD PDIP, memohon kesediaan Prof Dr (HC) Megawati Soekarnoputri untuk diangkat dan ditetapkan kembali sebagai ketua umum PDIP periode 2025-2030 pada Kongres VI Tahun 2025. (*)